REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Transparency International Indonesia (TII) mengkritisi Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (poe ibu) atau gerakan bersama-sama sehari seribu di Jawa Barat. TII mengkhawatirkan program itu rentan disalahgunakan.

Peneliti TII Agus Sarwono meragukan proses pengumpulan, pengelolaan, hingga penyaluran uang yang didapat dari program itu. Agus menekankan pentingnya keterbukaan dalam program itu.

"Yang patut dipertanyakan adalah siapa pengelola donasi, bagaimana mekanisme pengelolaan, pendistribusian dan transparansi serta akuntabilitasnya," kata Agus kepada Republika, Ahad (5/10/2025).

Agus mengingatkan masyarakat telah membayar pajak kepada pemerintah. Sehingga seharusnya pajak itulah yang digunakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.

"Warga sudah bayar pajak, harusnya pajak dikembalikan dalam bentuk layanan," ujar Agus.

Para mahasiswa menyampaikan aspirasi kepada Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi saat acara Forum Dialog Terbuka Mahasiswa Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (3/9/2025). Acara ini dihadiri berbagai kampus di Jabar. Mulai dari daerah Bandung, Bogor, Tasikmalaya, hingga Cirebon. - (Edi Yusuf)

Agus juga menyentil belum maksimalnya penerimaan pajak karena rentan dipermainkan. Dengan begitu, program poe ibu disebut Agus bisa saja mengalami masalah serupa.

"Sebenarnya cukup dengan bayar pajak. Pengelolaan pajak saja masih banyak masalah, potensi markdown penerimaan pajak," ucap Agus.

Oleh karena itu, Agus mendorong agar Pemprov Jabar mengkaji ulang program tersebut. Agus mewanti-wanti program ini rentan mendapat resistensi masyarakat.

"Harusnya Pemprov tinjau ulang. Sudah sepatutnya pemprov Jabar tinjau ulang edaran tentang donasi, apalagi di tengah warga yang semakin sulit memperbaiki ekonomi," ucap Agus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika