REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar dapur-dapur makan bergizi gratis (MBG) berada di sekolah yang menerima manfaat tersebut. Sebab hal itu akan lebih membuat makanan cepat dikonsumsi oleh para siswa.

"Pemerintah provinsi ingin mendorong agar dapurnya ada di sekolah-sekolah," ucap Dedi di Gedung Pakuan belum lama ini.

Ia melanjutkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang diduga menyebabkan keracunan massal di sejumlah wilayah dihentikan sementara dulu. Mereka harus meningkatkan kualitas atau diganti oleh dapur MBG yang lebih bermutu.

Dedi mengatakan terus fokus meningkatkan kualitas makanan MBG. Salah satu yang bakal dilakukan membuat satgas layanan pengaduan MBG serta menyiapkan aturan turunan penjelasannya.

"Misalnya begini, nanti ada layanan pengaduan. Jadi, pengguna atau penerima manfaat MBG ini manakala makanannya tidak sesuai dengan jumlah angka Rp 10.000, maka dia nanti posting dimasukin ke media sosial atau dimasukin ke grup WA, ke WA, WA pengaduan," kata dia.

Selanjutnya, dari pengaduan bakal dilakukan pengecekan dan analisis oleh auditor. Apabila terdapat pengurangan nominal maka sanksi yang dapat dikenakan yaitu administrasi, pemberhentian hingga pidana..

"Satu adalah administrasi, dua pemberhentian, yang ketiga adalah pidana karena itu adalah uang negara yang dikorupsi," kata dia.

Dedi menambahkan pihaknya akan segera melakukan penandatangan kerjasama terkait pembentukan satgas dan layanan pengaduan MBG.

Ikuti Whatsapp Channel Republika