REPUBLIKA.CO.ID, SERANG, – Sejumlah wali murid Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Izzah Kota Serang, Banten, menyatakan keberatan terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG) serta keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan sekolah tersebut. Keberatan ini disampaikan pada audiensi dengan Pemerintah Kota Serang.

Perwakilan wali murid, Baim Aji, menyatakan bahwa program MBG sebaiknya tidak diterapkan di SDIT Al Izzah karena banyak siswa dari sekolah lain yang lebih membutuhkan bantuan tersebut. Ia menambahkan bahwa orang tua siswa di sekolah ini sudah mampu membiayai pendidikan dan kebutuhan lainnya.

"Kami sudah membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan biaya masuk yang cukup besar, sampai belasan juta. Kalau sudah mampu membiayai itu, kenapa harus ada MBG masuk ke dalam sekolah," ujar Baim usai audiensi.

Selain itu, para wali murid juga menolak keberadaan dapur dan distribusi MBG di area sekolah karena dianggap menambah risiko kecelakaan akibat lalu lintas kendaraan yang keluar masuk. Aktivitas ini juga dinilai membuat kantin dan fasilitas sekolah menjadi sempit.

"Risikonya, anak-anak harus keluar area sekolah karena kantin dan fasilitas jadi makin sempit. Lalu lalang kendaraan juga menambah risiko kecelakaan," tambahnya.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Serang Budi Rustandi menyatakan telah memfasilitasi audiensi dengan menghadirkan pihak-pihak terkait seperti Kapolres, Dandim, dan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN). Budi menyatakan dukungannya terhadap program MBG yang ditujukan untuk warga yang membutuhkan, namun ia memahami aspirasi dari wali murid SDIT Al Izzah.

"Kalau SDIT ini kan kelihatannya dari kalangan keluarga mampu, maka dari itu mereka ingin anak-anak makan sesuai dengan katering yang diterima di awal sekolah, jauh sebelum ada MBG," ujarnya.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika