REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN – Iran pada Ahad mempertimbangkan bagaimana menanggapi pemberlakuan kembali sanksi PBB atas program nuklirnya. Salah satu anggota parlemen menyarankan parlemen akan mempertimbangkan kemungkinan menarik diri dari Perjanjian Nonproliferasi Nuklir.
Sanksi tersebut kembali membekukan aset-aset Iran di luar negeri, menghentikan kesepakatan senjata dengan Teheran dan menghukum setiap pengembangan program rudal balistik Iran, serta tindakan-tindakan lainnya. Hal ini terjadi melalui mekanisme yang dikenal sebagai “snapback,” yang termasuk dalam perjanjian nuklir Iran dengan negara-negara besar pada tahun 2015, dan terjadi ketika perekonomian Iran sudah terguncang.
Mata uang riil Iran berada pada rekor terendah, meningkatkan tekanan pada harga pangan dan membuat kehidupan sehari-hari menjadi lebih menantang. Makanan tersebut termasuk daging, nasi, dan makanan pokok lainnya di meja makan warga Iran.
Sementara itu, masyarakat khawatir mengenai babak baru pertempuran antara Iran dan Israel, serta kemungkinan Amerika Serikat, karena lokasi-lokasi rudal yang diserang selama perang 12 hari pada bulan Juni kini tampaknya sedang dibangun kembali.
Berbicara kepada Klub Jurnalis Muda, yang berafiliasi dengan televisi pemerintah Iran, anggota parlemen Ismail Kowsari mengatakan Parlemen akan membahas penarikan diri dari perjanjian nuklir. “Parlemen akan membahas masalah ini… dan memutuskannya,” katanya.
Ketua parlemen Mohammad Bagher Qalibaf mengeluarkan peringatannya sendiri kepada mereka yang akan menghormati sanksi PBB ketika parlemen mulai mengadakan pertemuan pada hari Ahad.
“Kami mengumumkan bahwa jika ada negara yang ingin mengambil tindakan terhadap Iran berdasarkan resolusi ilegal ini, negara tersebut akan menghadapi tindakan timbal balik yang serius dari Iran, dan tiga negara Eropa yang menjadi pemrakarsa tindakan ilegal ini juga akan menghadapi reaksi kami,” kata Qalibaf tanpa menjelaskan lebih lanjut, menurut laporan kantor berita pemerintah IRNA.
Prancis, Jerman, dan Inggris memicu reaksi balik terhadap Iran 30 hari yang lalu karena Iran semakin membatasi pemantauan program nuklirnya dan kebuntuan negosiasi dengan AS.
Iran selanjutnya menarik diri dari pemantauan Badan Energi Atom Internasional setelah perang Israel dengan negara tersebut pada bulan Juni, yang juga menyebabkan AS menyerang situs nuklir di Republik Islam tersebut.
Sementara itu, negara tersebut masih memiliki persediaan uranium yang diperkaya hingga kemurnian 60 persen – sebuah langkah teknis yang singkat untuk mencapai tingkat senjata sebesar 90 persen – yang sebagian besar cukup untuk membuat beberapa bom atom, jika Teheran memilih untuk segera melakukan persenjataan.
Iran telah lama menegaskan bahwa program nuklirnya bertujuan damai, meskipun Barat dan IAEA mengatakan Teheran memiliki program senjata terorganisir hingga 2003.
Ikuti Whatsapp Channel Republika