REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV — Otoritas penjajahan Zionis Israel dikabarkan akan memperpanjang masa wajib militer bagi warga negaranya di masa peperangan berjalan dengan Republik Islam Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan alasan perpanjangan wajib militer itu dalam rapat kabinet darurat merespons kekurangan personel militer.
Dikatakan otoritas penjajahan itu kekurangan personel tempur minimal 15 ribu prajurit. “Pemerintah akan berupaya merevisi undang-undang wajib militer dan memperpanjang masa dinas,” begitu laporan Anadolu Agency, Jumat (27/3/2026).
Netanyahu menggelar rapat kabinet darurat pada Kamis (26/3/2026) waktu setempat membahas keluhan salah satu jenderal perangnya dari angkatan darat, Letnan Jenderal (Letjen) Eyal Zamir yang mengingatkan para pemimpin zionis tentang krisis personel militer.
Juru Bicara Militer Israel Effie Defrin mengatakan, saat ini otoritas penjajahan kekurangan sedikitnya 15 ribu personel militer. “Termasuk 8.000 di antaranya adalah tentara untuk front pertempuran,” begitu kata Defrim.
Dikatakan para pejabat militer, kekurangan personel militer itu melihat tuntutan operasional peperangan yang saat ini dilakukan Zionis Israel. Saat ini, penjajahan Zionis Israel melakukan pertempuran di tiga front.
“Termasuk operasi militer berkelanjutan di Gaza (Palestina), serangan Iran, dan juga di Lebanon,” begitu laporan tersebut. Kebutuhan atas personel militer di tiga front tersebut, pun belum termasuk dalam pengamanan okupasi wilayah pemukiman Palestina yang berada Tepi Barat.
“Mereka (pejabat militer) mengingatkan bahwa meskipun misi militer meningkat, tetapi jumlah pasukan menurun,” begitu dalam laporan tersebut.
Mengatasi hal itu, Netanyahu bersama kabinetnya mendorong untuk dilakukan perubahan atas aturan wajib militer ke Knesset. Termasuk dengan rencana perubahan undang-undang tentang masa wajib militer. Perubahan aturan wajib militer itu, pun dikatakan akan menyentuh kewajiban militer bagi para kelompok Yahudi ultra-ortodoks yang selama ini diberikan kelonggaran untuk tak mengikuti kewajiban militer.
“Perannya (wajib militer kalangan Yahudi ultra-ortodoks) adalah untuk memberikan nasihat kepada militer,” kata Netanyahu. Namun kata dia, para wajib militer kalangan Yahudi ultra-ortodoks tersebut, tak dibebankan untuk mengambil keputusan-keputusan tempur. “Tetapi keputusan tetap dibuat oleh kami,” begitu ujar Netanyahu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika