REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – DPR RI sedang mengembangkan strategi untuk memperkuat diplomasi parlemen dan transparansi, guna memaksimalkan keuntungan nasional dari forum internasional. Hal ini disampaikan oleh Ravindra Airlangga, Ketua Komite DPR untuk Organisasi Internasional, pada Minggu.
Airlangga menekankan bahwa rekomendasi dari komite harus menghasilkan tindakan konkret yang meningkatkan kinerja DPR dan melayani kepentingan publik. "Kami sedang mengidentifikasi cara untuk menyelaraskan peran DPR dengan kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia—berpartisipasi secara global tanpa terjebak dalam blok kekuasaan," katanya dalam sebuah pernyataan tertulis.
Pada Jumat, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR meluncurkan Buku Rekomendasi yang menguraikan strategi untuk keterlibatan internasional dan tata kelola yang terbuka. Acara ini berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dokumen tersebut mencakup usulan untuk memperkuat kehadiran global Indonesia, meningkatkan transparansi, memperbaiki tata kelola, dan menyelaraskan legislasi dengan standar internasional. Airlangga menyebutkan bahwa reformasi hukum, seperti merevisi Undang-Undang Statistik dan meratifikasi Konvensi Anti-Suap OECD, penting untuk menarik investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Ia juga menekankan perlunya keterbukaan parlemen yang lebih besar, mendorong DPR untuk membuat informasi lebih mudah diakses oleh publik. "Bahkan upaya sederhana seperti menerbitkan ringkasan pertemuan dapat memperluas akses publik dan menghasilkan masukan yang berharga," tambahnya.
Menurut Airlangga, komite Organisasi Internasional (OI) dan Parlemen Pemerintah Terbuka (OGP) memiliki peran yang saling melengkapi—memajukan posisi internasional Indonesia sambil mendorong transparansi dan partisipasi domestik. "Kami ingin rekomendasi ini lebih dari sekadar laporan formal. Mereka harus berfungsi sebagai panduan nyata yang dapat diimplementasikan," ujarnya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika