REPUBLIKA.CO.ID, SERANG, – Gubernur Banten Andra Soni mendorong pembentukan forum dialog bersama nelayan untuk secara komprehensif membahas persoalan dan solusi terkait perikanan dan kelautan di provinsi tersebut. Langkah ini diharapkan dapat segera diimplementasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
Gubernur Andra Soni menginstruksikan agar forum tersebut diadakan dalam waktu dekat, dengan melibatkan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Banten. "Saya minta Ibu Kadis Kelautan dan Perikanan segera membuat forum dengan saya dan teman-teman HNSI. Jadi saat diskusi bukan lagi curhatan, tapi sudah sama-sama mencari solusi," ungkapnya di Serang, Kamis (11/9).
Lebih lanjut, Andra menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan perikanan dan kelautan dari lapangan akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya melibatkan lebih banyak pihak dalam penyusunan program pembangunan agar usulan dari masyarakat terakomodasi dengan baik. "Saya ingin diskusi langsung, bahkan kalau bisa di lokasi nelayan, supaya kita bisa melihat kondisi riil," ujarnya.
Perbedaan Karakteristik Laut Banten
Andra menyoroti bahwa Banten memiliki perbedaan karakteristik laut di antara wilayah utara dan selatan, yang memerlukan penanganan berbeda sesuai kondisi masing-masing wilayah. "Semangat dari HNSI adalah semangat solusi, semangat perbaikan, dan pemanfaatan laut yang lebih maksimal. Semangat dari kita adalah bagaimana nelayan sejahtera," katanya.
Dia juga menanggapi laporan terkini tentang nelayan di wilayah selatan yang kesulitan melaut akibat cuaca buruk. Menurutnya, kondisi ini membutuhkan langkah penanganan yang melibatkan lintas organisasi perangkat daerah. "Yang menjadi kewenangan pusat kita akan komunikasikan, yang menjadi kewenangan kabupaten/kota juga akan kita diskusikan," ujarnya.
Aspirasi dan Tantangan Nelayan
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HNSI Banten Neneng Sri Hastuti Handayani menyampaikan bahwa aspirasi utama nelayan mencakup masalah pendangkalan alur, distribusi BBM subsidi, serta pelibatan organisasi dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Ia menjelaskan, pendangkalan alur kerap menyulitkan nelayan untuk melaut, dan akses BBM subsidi belum merata hingga desa pesisir. "Kami minta solusi agar kuota BBM ditambah dan izin lebih mudah diakses nelayan kecil," katanya.
Neneng juga menyoroti dampak industri yang menyempitkan alur tangkap dan maraknya pelanggaran kapal tongkang yang merugikan nelayan kecil. "Kami sudah berkoordinasi dengan perusahaan, tapi sering tidak ditindaklanjuti. Kami berharap aturan yang lebih tegas dari Pak Gubernur," ujarnya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika