REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah mulai bergerak lekas menanggapi keluhan masyarakat soal ketersediaan lapangan kerja. Koperasi Desa alias Kopdes bakal dijadikan salah satu ujung tombang penyediaan lapangan kerja tersebut.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pada rapat di Istana Merdeka pada 9 September lalu Presiden Prabowo Subianto menyoroti sejumlah program. “Kehadiran 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih akan menyerap tenaga kerja setidaknya sekitar 400 ribu orang, dengan asumsi setiap koperasi akan mempekerjakan minimal 5 tenaga kerja baru,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya.
Presiden Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka pada Selasa tersebut. Menurut Teddy, rapat tersebut membahas percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah dan dampaknya dalam pembukaan lapangan kerja baru.
Teddy menyampaikan program di bidang pertanian juga turut menyumbang lapangan kerja baru. “Program Kementerian Pertanian untuk melakukan replanting atau penanaman baru di perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektare, akan mampu membuka lapangan kerja sebanyak 1,6 juta orang selama 2 tahun mendatang.”
Seskab Teddy juga merinci program lainnya. “Tahun ini, program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ditargetkan mencapai 100 desa, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 7 ribu orang. Kedepannya, Presiden memberikan target pembangunan sebanyak 4 ribu titik KNMP, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja hingga mencapai 200 ribu orang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Seskab Teddy juga mengungkapkan lapangan pekerjaan yang tercipta dari program di bidang kelautan dan perikanan. “Penciptaan lapangan kerja dari program Revitalisasi Tambak Pantura (seluas 20 ribu hektare) bisa mencapai lebih dari 132 ribu orang. Program modernisasi 1.000 kapal nelayan, yang akan mampu menciptakan lapangan kerja baru sebanyak hampir 600 ribu orang. Dan masih ada beberapa program lainnya,” pungkas Seskab Teddy.
Pemerintah melalui Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengumumkan rencana menempatkan Rp200 triliun di bank dengan skema serupa dengan model pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dan mendukung kegiatan ekonomi.
Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan Rp16 triliun kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung Kopdes Merah Putih dan akan menambah Rp67 triliun pada 2026, sehingga total dukungan menjadi Rp83 triliun.
Menurut Febrio, dengan alokasi hingga Rp200 triliun, pemerintah menargetkan cakupan program yang lebih luas. Dana ini bisa berasal dari saldo anggaran lebih (SAL) dan saldo pembiayaan anggaran (SILPA) yang saat ini ditempatkan di Bank Indonesia.
Febrio menegaskan bahwa dana tersebut tidak boleh digunakan oleh bank untuk membeli surat berharga negara (SBN) atau Surat Berharga Rupiah Bank Indonesia (SRBI). “Kami tidak ingin bank menggunakannya untuk membeli SBN karena itu akan kontraproduktif. Kami sedang mempersiapkan regulasi untuk ini,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika