REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong aparatur pemerintah daerah (Pemda) untuk memanfaatkan program pelatihan dari Pemerintah Australia bagi Indonesia, khususnya di bidang tata kelola dan pembuatan kebijakan publik di daerah.
Meskipun program ini hanya berlangsung selama dua pekan, Bima berharap para peserta dapat belajar secara optimal serta mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di berbagai sektor.
"Ekspektasi pertama dari program ini tentu Bapak-Ibu punya pengalaman yang lebih yang baik untuk meningkatkan kemampuan untuk perencanaan, penganggaran, dan lain-lain," kata Bima Arya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Hal itu disampaikannya dalam acara The Pre-Course of Australia Awards Indonesia’s Governance and Public Policy Making for Subnational Governments yang berlangsung di Jakarta, yang juga dihadiri oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier.
Menurut Bima, Pemda membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Jika hal ini dilakukan dengan baik, kapasitas fiskal daerah akan semakin kuat. Ia menekankan bahwa salah satu tujuan penerapan otonomi daerah adalah memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Selain itu, Bima menegaskan pentingnya kemampuan aparatur dalam memberikan kemudahan pelayanan publik serta menghadirkan pemerintah secara nyata di tengah masyarakat. Ia menilai kegiatan ini menjadi wadah yang tepat untuk memperdalam pengetahuan di bidang tersebut.
"Diharapkan selama di Australia bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bagaimana [negara] tetangga kita yang luar biasa ini memiliki kualitas yang sangat baik untuk meningkatkan pelayanan bagi warganya," ujarnya.
Bima juga menjelaskan, selama di Australia peserta dapat mempelajari tata kelola pembangunan yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat. Ia mencontohkan, masyarakat di Australia dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai rencana pembangunan pemerintah setempat, misalnya melalui public expose di pusat perbelanjaan.
"Di sana (Australia) akan melihat menikmati dan mengagumi bagaimana di sana kepemimpinan lokal begitu dekat dengan warga, bagaimana setiap hierarki dari pemerintahan itu membuka ruang partisipasi untuk warga," kata Bima.
Lebih lanjut, Bima menyebut banyak hal yang dapat diadopsi dari pemerintah Australia, terutama dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik. Hal ini termasuk pemenuhan hak penyandang disabilitas, kesetaraan gender, dan pembangunan inklusif.
Terakhir, Bima berharap kunjungan ke Australia membawa manfaat nyata bagi kabupaten, kota, maupun Indonesia secara keseluruhan. Ia juga mengingatkan agar peserta mengaitkan pembelajaran dengan persoalan konkret di daerah masing-masing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika