REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG— Public Policy Watch (PPW) merilis hasil pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat. Program yang menjadi salah satu unggulan pemerintah ini memiliki alokasi anggaran hingga Rp50 triliun apabila telah berjalan secara penuh.
Program MBG sendiri diharapkan dapat menjadi solusi peningkatan gizi anak sekaligus penggerak ekonomi lokal. Namun demikian, efektivitas penggunaan anggaran tersebut perlu terus diawasi agar benar-benar tepat sasaran.
Direktur Eksekutif PPW, Azaz Fauzan, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/8/2025) mengatakan berdasarkan analisis awal PPW terhadap 4.000 dapur MBG yang telah terbentuk, ditemukan bahwa sebagian dapur belum berjalan optimal.
Dari hasil pengawasan, kata dia, tercatat 92 persen dapur telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan, sementara 8 persen lainnya masih membutuhkan perbaikan fasilitas.
Terkait distribusi, kata dia, makanan tercatat tepat waktu pada 87 persen dapur, meski terdapat indikasi keterlambatan di daerah terpencil.
Dari sisi kepuasan penerima manfaat, kata dia, 80 persen responden menyatakan puas dengan menu yang disajikan (skor ≥80/100), meski terdapat kritik mengenai variasi makanan.
BACA JUGA: Smotrich Siap Bangun Bait Suci, Terompet Sangkakala Mulai Ditiup di Masjid Al-Aqsa, Ya Rabb...
Selain itu, 63 persen bahan pangan terbukti melibatkan rantai pasok lokal, yang mendukung perekonomian daerah. Adapun tantangan utama yang masih dihadapi adalah keterbatasan SDM terlatih serta lemahnya sistem digitalisasi pelaporan.
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp50 triliun, PPW menilai masih terdapat potensi kebocoran akibat tata kelola yang belum sepenuhnya tertib, serta minimnya pengawasan partisipatif dari masyarakat. Kondisi ini berisiko menimbulkan penyalahgunaan anggaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika