REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto mengaku tidak menyangka jika ucapannya dalam Sidang Umum Tahunan MPR pada 15 Agustus lalu terkait komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu justru menjadi nyata. Pada saat itu, Kepala Negara menegaskan tidak akan melindungi kader Partai Gerindra yang terjerat kasus hukum.

Beberapa hari setelah pidato itu, seorang anggota Partai Gerindra benar-benar ditangkap aparat, meski yang bersangkutan baru sebatas anggota dan belum melalui proses kaderisasi penuh. "Saya juga kadang-kadang ngeri juga sama ucapan-ucapan saya di MPR tanggal 15 Agustus. Kalau pun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi, eh beberapa hari kemudian ada anggota Gerindra. Dia anggota, belum kader," kata Prabowo dalam pidato arahan saat membuka Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (28/8/2025).

Meskipun tak menyebut nama anggota Gerindra yang dimaksud, Presiden Prabowo menilai sosok yang terjerat kasus hukum itu sebenarnya cukup menarik, namun kemungkinan yang bersangkutan khilaf. Prabowo juga menyayangkan kejadian itu karena yang bersangkutan seolah tidak mengingat istri dan anaknya saat harus diborgol dan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye.

Karyawan KPK memasang batas pengaman di mobil Alphard yang disita sebagai barang bukti kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/8/2025). KPK kembali menyita dua unit kendaraan dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, salah satunya mobil Toyota Alphard milik mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan dari rumah dinas di kawasan Pancoran. - (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang merupakan anggota Partai Gerindra ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (20/8/2025) malam atau lima hari setelah pidato Presiden di MPR atas tuduhan kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3. Dalam kesempatan itu, Presiden mengingatkan para kepala daerah agar selalu mengutamakan integritas dalam memimpin.

Menurutnya, sejarah telah membuktikan bahwa suatu negara tidak akan mencapai kemakmuran jika dipimpin oleh pemerintahan yang korup. "Kita sudah lama jadi orang Indonesia, entah partai mana ya, kita harus berani ngoreksi diri kita," tegas Presiden Prabowo.

Kepala Negara menekankan penegakan hukum adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar, dan setiap pejabat negara hingga tingkat lurah sekalipun harus menjaga amanah rakyat dengan memimpin secara bersih dan adil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika