REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada tawaran dari Presiden Prabowo Subianto kepada Golkar untuk mengisi posisi di Kementerian Haji dan Umrah. Hal ini disampaikannya usai pertemuan dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8).

Kementerian yang baru ini, yang sebelumnya merupakan Badan Penyelenggara Haji, akan dibentuk berdasarkan perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. "Sampai dengan hari ini belum ada pembicaraan itu," ujar Bahlil. Pertemuan tersebut juga membahas arah koalisi pendukung pemerintah ke depan.

Bahlil menambahkan bahwa pembicaraan dengan Presiden Prabowo mencakup berbagai hal strategis untuk memperkuat koalisi yang lebih baik dan produktif. "Sudah barang tentu tadi kita lakukan semua dalam rangka bagaimana bisa kita mewujudkan apa yang menjadi program-program Bapak Presiden dalam Asta Cita," tambahnya.

Koalisi pendukung pemerintah saat ini terdiri dari berbagai partai politik termasuk Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan lainnya. Baru-baru ini, PDI Perjuangan juga menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam tersebut, juga dibahas program-program prioritas pemerintah seperti pengelolaan sumber daya alam, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. "Kita juga mendiskusikan tentang bagaimana sistem politik yang ideal ke depan," kata Bahlil, menyebut pertemuan itu berlangsung "konstruktif."

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika