REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA – Australia dilaporkan bersiap untuk mengakui negara Palestina hari ini atau dalam beberapa hari mendatang. Hal ini akan jadi perubahan signifikan dari sikap Perdana Menteri Anthony Albanese, yang mengatakan dua minggu lalu bahwa ia tak berencana untuk segera mengakui negara Palestina setelah adanya pengumuman dari Perancis dan Inggris.
The Sydney Morning Herald melaporkan hal itu mengutip orang-orang yang tidak disebutkan namanya yang mengetahui masalah tersebut. Namun, outlet tersebut menekankan bahwa langkah tersebut “dapat berubah.”
Albanese agaknya mengubah sikap menghadapi tekanan domestik mengenai masalah ini. Awal bulan ini, puluhan ribu orang melakukan demonstrasi pro-Palestina besar-besaran di Jembatan Pelabuhan Sydney.
PM Australia mengatakan pada hari Kamis bahwa dia telah membahas situasi di Gaza dengan timpalannya dari Inggris, Keir Starmer, dan menegaskan kembali dukungan kuat pemerintahnya terhadap solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.
Albanese mengatakan mereka sepakat tentang pentingnya menggunakan momentum internasional untuk menjamin gencatan senjata, pembebasan seluruh sandera Israel, dan percepatan bantuan. Mereka juga ingin memastikan kelompok Hamas tidak berperan dalam masa depan negara Palestina.
Kabinet federal Australia dilaporkan sedang bersiap untuk bertemu untuk meloloskan pengakuan Palestina tersebut.
Keputusan tersebut akan mengikuti posisi serupa yang dibuat oleh Inggris, Prancis, dan Kanada. Negara-negara itu telah mengakui negara Palestina dan mengancam akan mengakuinya jika perang Gaza tidak segera berakhir.
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong sebelumnya menegaskan bahwa pengakuan tersebut akan memacu kepemimpinan Palestina untuk melakukan modernisasi dan mendorong diakhirinya konflik Palestina-Israel yang berkepanjangan.
Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke dilaporkan juga membela prospek perubahan kebijakan tersebut, meskipun Hamas tetap menguasai Jalur Gaza. “Baik Suriah dan Irak memiliki periode panjang di mana sebagian negara-negara tersebut diduduki dan secara realistis dikendalikan oleh ISIS,” kata Burke kepada Sky News. “Hal ini tidak menghentikan kami untuk mengakui dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara tersebut.”
Ikuti Whatsapp Channel Republika