Selasa 05 Aug 2025 13:33 WIB

Begini Respons Pramono Saat Ditanya Fenomena Pengibaran Bendera One Piece

Sejumlah masyarakat mengibarkan bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 RI.

Rep: Bayu Adji Prihammanda/ Red: Mas Alamil Huda
Bendera jolly roger milik kru bajak laut Topi Jerami di manga One Piece.
Foto: One Piece Wiki
Bendera jolly roger milik kru bajak laut Topi Jerami di manga One Piece.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah masyarakat ramai melakukan pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Pengibaran bendera bajak laut dari manga karya Eiichiro Oda itu ramai di berbagai daerah, termasuk ada salah seorang warga Jakarta yang hendak mengibarkannya.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku tidak mau mengurusi fenomena pengibaran bendera One Piece. Menurut dia, hal itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, alih-alih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. "Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja," kata dia di Balai Kota Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Baca Juga

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengingatkan agar fenomena pengibaran bendera bajak laut dari seri manga Jepang, One Piece menjelang 17 Agustus 2025 tidak mengganggu peringatan HUT Ke-80 RI. Pasalnya, HUT RI merupakan momen yang sakral bagi bangsa Indonesia.

"Kami berharap di bulan Agustus ini, jangan lah ternodai dengan hal-hal yang sakral. Ini hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-80," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Ia mengaku tak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Namun, hal itu akan menjadi masalah ketika ditunggangi pihak-pihak tertentu untuk suatu kepentingan, seperti mendorong pengibaran bendera selain Merah Putih pada peringatan HUT Ke-80 RI.

"Sebagai sebuah kebebasan berekspresi dan tidak ada masalah, yang jadi masalah itu kan adalah misalnya ada pihak-pihak yang kemudian dalam 'memanfaatkan' kreativitas tersebut untuk hal-hal yang menurut pendapat kami itu juga sebaiknya jangan sampai terjadi," ujar Prasetyo.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement