REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Anggota parlemen senior dan menteri di partai Likud pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melancarkan desakan untuk mencaplok Tepi Barat sebelum akhir sesi musim panas Knesset pada 27 Juli. Sejumlah negara Arab melayangkan kecaman atas sikap tersebut.
Mesir mengatakan pihaknya “menyatakan penolakan tegas terhadap pernyataan-pernyataan ini, yang melanggar hukum internasional dan bertujuan untuk memperkuat pendudukan ilegal di wilayah Palestina dan melemahkan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan pembentukan negara merdeka mereka…”.
Sedangkan Qatar, menurut Aljazirah, menganggap pernyataan ini sebagai perpanjangan dari kebijakan pendudukan, kolonial, dan rasis, serta pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyatakan “kecaman dan kecaman atas pernyataan yang dibuat oleh pejabat otoritas pendudukan Israel yang menyerukan penerapan kedaulatan atas Tepi Barat di Palestina…”.
Kementerian Luar Negeri Kuwait menyatakan “kecaman terhadap pernyataan yang dibuat oleh beberapa perwakilan otoritas pendudukan Israel … merupakan pelanggaran berat terhadap resolusi legitimasi internasional”.
Menteri Luar Negeri Yordania “menekankan perlunya menghentikan tindakan ilegal dan melanggar hukum Israel di Tepi Barat yang diduduki, yang mengancam akan memicu situasi dan meningkatkan ketegangan”.
Dalam sebuah surat yang ditandatangani oleh 15 menteri Likud yang saat ini menjabat di pemerintahan serta Ketua Knesset Amir Ohana, para anggota parlemen menulis bahwa setelah menyerang Iran, “tugas tersebut harus diselesaikan dan ancaman nyata dari dalam harus dihilangkan.”
The Times of Israel pada Rabu melaporkan, para politisi menambahkan bahwa “kemitraan strategis, dukungan dan dukungan dari AS dan Presiden Donald Trump telah menjadikannya saat yang tepat untuk bergerak maju sekarang, dan menjamin keamanan Israel selama beberapa generasi.”
Israel merebut Tepi Barat dari Yordania pada tahun 1967 selama Perang Enam Hari, namun tidak pernah secara resmi mencaploknya. Israel mulai bergerak menuju aneksasi pada tahun 2020 sebagai bagian dari rencana perdamaian yang lebih luas yang dikeluarkan oleh Trump pada masa jabatan sebelumnya, namun pada akhirnya membatalkan gagasan tersebut sebagai imbalan atas normalisasi hubungan dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain.
Surat hari Rabu itu mendapat pujian dari ketua partai sayap kanan Zionisme Keagamaan, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang juga merupakan menteri di Kementerian Pertahanan untuk urusan yang berkaitan dengan Tepi Barat. Dia mengatakan bahwa segera setelah perdana menteri “memberikan perintah,” dia akan siap untuk menerapkan kedaulatan Israel atas wilayah tersebut “segera.”
Ikuti Whatsapp Channel Republika