REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK – Mahkamah Konstitusi Thailand memberhentikan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya pada Selasa. Ini dilakukan sambil menunggu penyelidikan etika atas kebocoran panggilan telepon dengan seorang pemimpin senior Kamboja.
Para hakim memberikan suara dengan suara bulat pada hari Selasa untuk menerima petisi yang menuduhnya melakukan pelanggaran etika, dan memberikan suara 7 berbanding 2 untuk memberhentikannya dari tugas sebagai perdana menteri. Pengadilan memberi Paetongtarn waktu 15 hari untuk memberikan bukti yang mendukung kasusnya.
Paetongtarn menghadapi ketidakpuasan yang semakin besar atas penanganannya terhadap sengketa perbatasan terbaru dengan Kamboja, yang melibatkan konfrontasi bersenjata pada tanggal 28 Mei yang menewaskan seorang tentara Kamboja. Bocornya panggilan telepon saat dia melakukan diplomasi dengan Presiden Senat Kamboja Hun Sen memicu serangkaian keluhan dan protes publik.
Paetongtarn mengatakan setelah perintah pengadilan bahwa dia akan menerima proses tersebut dan akan melakukan yang terbaik untuk membela diri, karena dia tidak punya niat lain selain melindungi negara dan menjaga perdamaian.
"Saya hanya memikirkan apa yang harus dilakukan untuk menghindari masalah, apa yang harus dilakukan untuk menghindari konfrontasi bersenjata, agar tentara tidak menderita kerugian. Saya tidak akan bisa menerimanya jika saya mengatakan sesuatu kepada pemimpin lain yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif," katanya.
Dia juga berterima kasih kepada para pendukungnya dan meminta maaf kepada orang-orang yang kesal atas bocornya panggilan tersebut.
Wakil Perdana Menteri Suriya Jungrungruangkit diperkirakan akan menjadi penjabat perdana menteri, meski belum ada konfirmasi resmi.
Sebelumnya pada Selasa, Raja Maha Vajiralongkorn telah mendukung perombakan Kabinet yang dipaksakan ketika sebuah partai besar meninggalkan koalisi Paetongtarn karena bocoran panggilan telepon. Perombakan tersebut menggantikan Anutin Charvirakul, pemimpin Partai Bhumjaithai, sebagai wakil perdana menteri.
Paetongtarn menjabat sebagai menteri kebudayaan dan perdana menteri di Kabinet baru, meskipun masih belum jelas apakah ia dapat mengambil sumpah untuk tetap memegang jabatan tersebut.
Kemarahan atas seruan tersebut sebagian besar berkisar pada komentar Paetongtarn terhadap komandan militer regional yang blak-blakan dan upayanya untuk menenangkan Hun Sen guna meredakan ketegangan di perbatasan.
Ribuan pengunjuk rasa konservatif dan berhaluan nasionalis berunjuk rasa di pusat kota Bangkok pada Sabtu untuk menuntut pengunduran diri Paetongtarn. Paetongtarn juga menghadapi penyelidikan atas dugaan pelanggaran etika oleh Kantor Komisi Nasional Anti-Korupsi, yang keputusannya juga dapat menyebabkan pemecatannya.
Mahkamah Konstitusi tahun lalu mencopot pendahulunya karena pelanggaran etika. Pengadilan di Thailand, khususnya Mahkamah Konstitusi, dipandang sebagai benteng pertahanan kelompok royalis, yang telah menggunakan pengadilan tersebut dan lembaga independen seperti Komisi Pemilihan Umum untuk melumpuhkan atau menenggelamkan lawan politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika