REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berkomitmen pada kebebasan serta membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Awalnya, Hasan Nasbi menjelaskan upaya pihaknya dalam mengatasi penyebaran disinformasi atau hoaks di era digital.
Jika dampak dari disinformasi tersebut sangat besar, kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) tersebut, harus segera diluruskan. Hal itu agar tak memunculkan kesalahpahaman di masyarakat.
"Tapi bukan berarti kita tidak peduli dengan yang lain, yang impact-nya secara subjektif kita anggap (tidak terlalu besar), idealnya kita harus atasi itu juga, supaya tidak ada celah untuk orang salah paham," ujar Hasan dalam Talkshow Interaktif bertajuk 'Bagaimana Menghadapi Medan Perang Baru, Cognitive Warfare: Media, Narasi dan Membangun Persepsi' di Antara Heritage Center, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).
Hasan menegaskan, pemerintah tidak antikritik terhadap pendapat publik. Pemerintah terbuka dan siap memperbaiki diri jika mendapat kritik dari publik. "Kalau kita dikritik, nggak apa-apa. Kita perbaiki diri nanti, tapi teman-teman juga harus memperbaiki diri," ucap Hasan.
Hasan Nasbi juga memberi apresiasi kerjasama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Garuda TV, Indozone dan On Us Asia untuk menyajikan informasi publik yang berkualitas dan berdampak positif. Lewat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada Senin, mereka berkomitmen untuk menciptkan ekosistem sehat dan bertanggung jawab di tengah derasnya arus informasi publik yang terjadi sekarang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika