REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah China menyebut, empat menteri pertahanan (menhan) menyebarkan tuduhan palsu soal "ancaman China" di Laut China Selatan dan Laut China Timur. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China, Lin Jian pun menyentil empat menhan dari Amerika Serikat (AS), Jepang, Australia, dan Filipina 

"AS, bersama dengan Jepang, Australia, dan Filipina, dengan berani menyebarkan tuduhan palsu tentang 'ancaman China' di 'Shangri-La Dialogue' dan berusaha menggunakan masalah Laut China Timur dan Laut China Selatan untuk menaburkan perselisihan dan memicu konfrontasi antara negara-negara di kawasan," kata Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa (3/6/2025).

Wakil Perdana Menteri Australia sekaligus Menhan Richard Marles, Menhan Jepang Nakatani Gen, Menhan Nasional Filipina Gilberto Teodoro Jr, dan Menhan AS Pete Hegseth bertemu pada sela Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu (31/5/2025). Dalam rilis resmi, keempatnya menyatakan keprihatinan serius tentang tindakan destabilisasi China di Laut China Timur dan Laut China Selatan.

Mereka menuding China berupaya secara sepihak untuk mengubah "status quo" dengan kekerasan atau paksaan. Mereka menegaskan kembali keprihatinan serius tentang perilaku berbahaya China di Laut China Selatan terhadap Filipina dan negara-negara lain, dan menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai.

"China sangat menyesalkan dan dengan tegas menentangnya, dan telah mengajukan protes serius," ucap Lin Jian.

Menurut dia, politik blok dan konfrontasi adalah produk dari mentalitas Perang Dingin. Sehingga hal itu sudah tidak sesuai dengan tren zaman dan tidak disambut baik oleh negara-negara di kawasan.

"Politik blok dan konfrontasi tidak akan menyelesaikan masalah apa pun, apalagi mengintimidasi China. Kami tidak akan gentar dalam membela kedaulatan teritorial dan hak serta kepentingan maritim China," ucap Lin Jian.

China, kata Lin Jian, meminta AS dan sekutunya untuk menghentikan fitnah dan pencemaran nama baik. Dia juga mengajak AS berhenti memutarbalikkan fakta dan mengalihkan kesalahan pada masalah maritim dan berhenti menyatukan kelompok-kelompok kecil yang eksklusif.

"Kami juga minta AS berhenti mengganggu upaya pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah melalui dialog dan konsultasi serta mempertahankan perdamaian dan stabilitas kawasan," ucap Lin Jian.

Pertemuan menhan AS, Australia, Jepang dan Filipina itu juga menggarisbawahi pentingnya menegakkan hukum internasional, kebebasan navigasi dan penerbangan, khususnya sebagaimana tercermin dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Para menhan yang tergabung dalam Blok Barat itu menyerukan perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.

Mereka menggarisbawahi pentingnya peran utama ASEAN dan arsitektur regional yang dipimpin ASEAN dalam memastikan keamanan dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. "Dalam menghadapi apa yang kami semua gambarkan sebagai pengembangan kapasitas militer yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh China," kata Menhan AS Pete Hegseth

"Kami telah melihat pengembangan militer konvensional terbesar di dunia sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua yang dilakukan oleh China, dan hal itu memengaruhi lanskap strategis dan kompleksitas strategis bagi kawasan, bagi dunia, bagi kita semua," ungkap Wakil Perdana Menteri Australia dan Menhan Richard Marles.

Ikuti Whatsapp Channel Republika