REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setara Institute merilis laporan tahunan mengenai situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) 2024 di Indonesia. Dari data itu, Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Jakarta masuk dalam daftar daerah yang terbanyak melakukan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Peneliti KBB Setara Institute Ahmad Fanani Rosyidi mengatakan, Provinsi Jabar kembali menjadi daerah yang paling banyak melakukan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan sepanjang 2024. Padahal, pada tahun sebelumnya, Jabar juga menjadi provinsi paling banyak melakukan pelanggaran.
"Dalam konteks wilayah, jika di tahun 2023 Jawa Barat menjadi provinsi paling banyak membukukan pelanggaran, di tahun 2024 Jawa Barat kembali membukukan pelanggaran tertinggi dengan 38 peristiwa," kata dia melalui keterangannya, Selasa (27/5/2025).
Selain Jabar, Provinsi Jawa Timur (Jatim) juga tercatat dalam daerah terbanyak melakukan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tercatat, Jatim mecatatkan pelanggaran sebanyak 34 peristiwa sepanjang 2024.
Fanani menambahkan, di posisi ketiga, Provinsi Jawa masuk sebagai daerah paling banyak melakukan pelanggaran. Jakarta tercatat melakukan pelanggaran sebanyak 31 peristiwa.
"Sementara Sumatera Utara 29 peristiwa, Sulawesi Selatan dengan 18 peristiwa, dan Banten dengan 17 peristiwa," kata Fanani.
Ia menilai, kondisi KBB sepanjang 2024 menunjukkan sinyal kuat terjadinya regresi atau kemunduran di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menjelang akhir kepemimpinannya, alih-alih meninggalkan jejak progresi signifikan dalam pemajuan KBB, Jokowi disebut membukukan stagnasi kondisi KBB dalam satu dekade.
"Tingginya kasus pelanggaran kebebasan beragama selama 10 tahun terakhir menjadi gambaran kegagalan negara dalam memastikan terbangunnya ekosistem toleransi," ujar dia.
Ia menambahkan, transisi pemerintahan menuju Presiden Prabowo juga belum sepenuhnya menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam pemajuan KBB. Masih ditemukannya berbagai peristiwa pelanggaran KBB pascalahirnya kepemimpinan baru menunjukkan Prabowo belum serius dalam mengartikulasikan Asta Cita delapan yang berkomitmen untuk meningkatkan toleransi antarumat beragama.
Fanani menyebutkan, sepanjang tahun 2024, Setara Institute mencatat adanya 260 peristiwa dan 402 tindakan pelanggaran KBB. Jumlah itu menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 217 peristiwa dengan 329 tindakan pada 2023. Dari total pelanggaran yang terjadi, sebanyak 159 tindakan di antaranya dilakukan oleh aktor negara dan 243 tindakan dilakukan oleh aktor nonnegara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika