REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menekankan, pentingnya penguatan sinergi antara DPD RI dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), serta pemerintah daerah (pemda). Hal itu untuk mempercepat pembangunan manusia dan pelestarian kebudayaan secara menyeluruh dan terkoordinasi.
Hemas pun mengapresiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis untuk mengatasi stunting. Dia mengakui, masih terdapat tantangan teknis dan sosial dalam pelaksanaannya. "Pola makan keluarga menjadi akar permasalahan yang harus ditangani secara holistik, bukan hanya melalui program sekolah," ucap Hemas saat rapat bersama Menko PMK Pratikno di Jakarta, Senin (19/06/25).
Istri Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut menyampaikan, Sub Wilayah Barat II yang terdiri sembilan provinsi yang mencakup hampir tiga perempat populasi Indonesia, sangat menentukan keberhasilan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional. Dia pun mendorong pemerintah serius mengatasi masalah itu.
"Karena jumlah penduduk yang besar, prioritas pembangunan manusia sudah sepatutnya diarahkan ke Subwil Barat II. Segala indikator kemajuan bangsa termasuk partisipasi politik dan pendidikan banyak ditentukan oleh provinsi-provinsi di Jawa, Bali, NTT, dan NTB," ucap Hemas saat rapat bersama Menko PMK Pratikno di Jakarta, Senin (19/06/25).
Tak hanya itu, dukungan DPD juga diberikan terhadap pendirian Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. "Langkah ini harus disesuaikan dengan kewenangan daerah dan mendukung Asta Cita Presiden," ucap Hemas.
Dalam bidang kebudayaan, Hemas mengapresiasi berbagai inisiatif lokal yang berjalan baik. Mengenai layanan kesehatan, DPD RI mencatat berbagai aspirasi masyarakat terkait beban pemda dalam menanggung premi BPJS Kesehatan. Adapun tanggungan pusat terbatas pada keluarga miskin. Aspirasi-aspirasi tersebut, termasuk yang telah dirangkum oleh tim DPD RI yang disampaikan langsung kepada Kemenko PMK.
"Saya percaya, Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka peluang besar bagi DPD RI untuk membangun kolaborasi dan komunikasi yang lebih efektif dengan pemerintah pusat dan daerah. Tidak perlu lagi kepala daerah 'berburu' proyek ke kementerian atau bergantung pada dana aspirasi yang politis," kata Hemas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika