REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS – Dokumen internal PBB mengungkap Amerika Serikat (AS) ingin memperlemah kesepakatan global yang bertujuan membantu negara-negara berkembang yang terdampak perubahan iklim. Pemerintahan Presiden Donald Trump menolak rancangan reformasi sistem keuangan dunia yang bertujuan membantu negara-negara berkembang, termasuk mengenai perpajakan, peringkat kredit, dan subsidi bahan bakar fosil.
Pemerintahan Trump juga ingin menghapus isu iklim, kesetaraan gender, dan keberlanjutan dalam kesepakatan-kesepakatan global. Dokumen yang dilihat kantor berita Reuters itu juga menunjukkan bagaimana pemerintah Trump menekankan agenda America First, termasuk penolakan terhadap upaya memperlambat perubahan iklim dan mempromosikan keanekaragaman, pada lembaga-lembaga yang menjadi pusat perbaikan krisis sistemik global.
Pada bulan Juni mendatang akan digelar Konferensi Internasional Pendanaan untuk Pembangunan (FFD4) ke-4 di Sevilla, Spanyol. Pertemuan ini bertujuan memengaruhi arah strategis institusi-institusi keuangan dunia.
Pada FFD3 sebelumnya, negara-negara sepakat memperluas kerja sama perpajakan sehingga negara-negara berkembang turut menentukan peraturannya. Hingga Mei tahun lalu, sudah lebih dari 140 negara yang terlibat dalam kerja sama itu.
“Konferensi ini bertujuan mengumpulkan para pemimpin dunia dan menetapkan aturan dasar serta prioritas dalam pembiayaan tujuan pembangunan selama dekade berikutnya,” kata Direktur Eksekutif International Institute for Environment and Development, Tom Mitchell, Kamis (8/5/2025).
AS menolak draf negosiasi PBB yang disusun perwakilan tetap dari Meksiko, Nepal, Norwegia, dan Zambia, dengan dukungan sekretariat PBB, yang mencakup posisi 193 negara terkait pembiayaan tujuan pembangunan. Dalam pertemuan Maret lalu, misi AS menyatakan draf tersebut terlalu panjang dan bersifat preskriptif, serta mengkritik definisi pembangunan berkelanjutan yang dianggap semakin meluas.
AS menegaskan institusi keuangan internasional memiliki mandat dan kewenangan independen, sehingga menolak upaya PBB untuk mengatur prioritas atau aktivitas mereka. “Institusi keuangan internasional memiliki mandat dan kewenangan yang independen, dan kami tidak mendukung upaya dalam sistem PBB untuk mengatur prioritas atau aktivitas mereka,” ujar pernyataan AS yang disampaikan perwakilan sementara Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Jonathan Shrier.
Dalam konteks reformasi sistemik, AS berusaha menghapus referensi terhadap paket reformasi untuk pembangunan berkelanjutan dan mengganti janji mereformasi arsitektur keuangan internasional dengan pengakuan atas perlunya meningkatkan ketahanan dan efektivitas dalam menghadapi tantangan dan krisis.
Perubahan bahasa ini mencerminkan tingkat komitmen yang dapat memengaruhi tindakan atau ketidakaktifan dalam pembicaraan mendatang. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengakui tantangan yang ada dan mengajak semua negara fokus pada solusi dalam konferensi di Sevilla.
Meskipun posisi AS menjadi lebih keras di bawah pemerintahan Trump, dokumen negosiasi menunjukkan dukungan AS terhadap kerja sama negara berkembang dengan sektor swasta serta dorongan inovasi dan literasi keuangan. Departemen Keuangan dan Luar Negeri AS menolak berkomentar, dan Gedung Putih tidak merespons permintaan komentar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika