REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah, menilai, Bupati Bandung Dadang Supriatna cukup cerdas dan cepat menerjemahkan beberapa program penting Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ketahanan Pangan, Koperasi Merah Putih, Lapangan Kerja dan lain-lain.
“Dalam pengamatan saya, KDS cukup cerdas dan cepat mengambil peran sebagai eksekutor sekaligus sebagai juru bicara pemerintah pusat melalui kebijakan-kebijakannya yang kongkrit,” ungkap Toto.
Hal ini disampaikan Toto, menanggapi program besar yang diumumkan kepada publik saat memperingati Hari Jadi Kabupaten Bandung yang ke 384. Dalam peringatan ini digelar Wayang Golek di Bale Soreang Bandung (19/4/2025).
Toto, apa yang dilakukan KDS juga bersinerji dengan gaya kepemimpinan baru Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, yang sedang membumi karena berbagai gebrakannya yang tegas, merakyat dan solutif.
Menurut Toto, apa yang dilakukan bupati yang disapa KDS itu merupakan terobosan dan gebrakan yang cerdas dan cepat, dalam menerjemahkan beberapa program besar Prabowo. Meskipun, seluruh program itu dilakukan dengan semangat efisiensi karena kondisi keuangan negara yang sedang sulit.
Cara KDS dalam merespon sekaligus menjabarkan program besar Prabowo itu, menurut Toto, sebaiknya dicontoh para kepala daerah lain, khususnya di Jabar. Hal ini penting, agar Prabowo tidak terkesan bekerja sendirian. Apalagi, dalam kontek lemahnya para juru bicara presiden dalam menerjemahkan program-program tersebut.
Sebelumnya, KDS mengatakan, tidak ada alasan untuk menunda, apalagi menolak sejumlah program besar Presiden Prabowo. Hal ini karena sudah sejalan dengan aspirasi seluruh rakyat Indonesia. “Salah satunya program MBG dengan menyiapkan 361 dapur di seluruh wilayah Bandung,” ungkap KDS.
Menurut KDS, program MBG sudah jelas sangat dibutuhkan dan ditunggu seluruh rakyat Indonesia. Tujuannya jelas, agar peserta didik yang nota bene penerus bangsa itu menjadi anak-anak yang sehat, cerdas dan mampu merespon aneka tuntutan zaman.
Begitu juga, program pangan yang sudah masuk dalam kategori wajib ain dalam istilah hukum Islam. Artinya kewajiban mendesak yang tak bisa diwakilkan, tapi harus menjadi program besar nasional. “Kenapa? Karena kedepan, kebutuhan pangan kita tak lagi bergantung kepada impor alias harus mandiri,” papar KDS.
Di luar dua isu besar tadi, lanjut KDS, pihaknya juga sedang menyiapkan aneka perangkat pendukung, mulai dari infrastruktur jalan yang harus baik dan mulus, lapangan kerja yang lebih banyak dan yang tak kalah penting penyediaan sumber daya manusia yang terlatih dan tangguh lewat berbagai kegiatan pelatihan.
“Untuk kebutuhan tersebut, Pemkab Bandung akan mencetak 50 ribuan wirausaha muda. Salah satu caranya, kami akan bekerjasama dengan sekitar 130 an perusahaan yang akan merekrut 8 ribuan karyawan,” ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika