REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menghadapi tantangan unik dalam menjaga keamanan maritimnya. Dengan luas wilayah yurisdiksi nasional ± 7,81 juta km², memiliki 17.504 pulau dan garis pantai sepanjang ± 99 ribu km, kebutuhan akan strategi pertahanan yang efektif menjadi sangat mendesak.
Dalam konteks ini, pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Centre (IKAL SC) DR Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa M Mar., menekankan pentingnya pengembangan kapal induk otonom sebagai solusi modern untuk menjaga keamanan laut Nusantara.
Captain Hakeng menyoroti kebutuhan strategis Indonesia untuk memperkuat pertahanan maritimnya. "Dalam dinamika geopolitik saat ini, keberadaan kapal induk sering dianggap sebagai simbol kekuatan dan penggentar bagi negara lain," ujarnya kepada media di Jakarta, Ahad (23/3/2025).
Namun, dia juga menekankan bahwa karakteristik perairan Indonesia yang unik, dengan kedalaman terbatas dan alur pelayaran yang sempit, menjadi tantangan tersendiri bagi pengoperasian kapal induk konvensional.
Dia juga menyoroti ancaman militer yang dihadapi Indonesia, termasuk potensi konflik wilayah dengan negara tetangga dan ancaman di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
"Dalam konteks seperti itulah Indonesia memerlukan kapal induk helikopter, bukan kapal induk pesawat tempur seperti milik Amerika Serikat, Inggris, Prancis, ataupun China," jelasnya.
Dia juga mencontohkan konsep kapal induk drone yang dikembangkan oleh Iran sebagai alternatif yang lebih efektif. Indonesia memiliki luas wilayah yurisdiksi nasional sekitar 7,81 juta km² dan garis pantai sepanjang ± 99 ribu km.
"Dengan wilayah laut yang sangat luas, sekitar 5,8 juta km², kita membutuhkan strategi pertahanan yang kuat. Namun, kita juga harus mempertimbangkan kondisi geografis kita yang unik,” kata dia sembari menambahkan banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki kedalaman terbatas, alur pelayaran yang sempit, serta terumbu karang yang dapat menjadi hambatan bagi kapal perang berukuran besar dalam melakukan menuver.
Sebagai contoh, kapal induk sekelas USS Gerald Ford milik Amerika Serikat memiliki harga lebih dari Rp 210 triliun, sedangkan kapal induk helikopter yang lebih sesuai untuk Indonesia memiliki harga sekitar Rp 15,9 triliun.
“Selain itu, biaya operasional kapal induk konvensional juga sangat tinggi, bisa mencapai lebih dari 5 miliar rupiah per hari untuk bahan bakar saja. Oleh karena itu, kita perlu mencari solusi yang lebih efisien dan efektif," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika