REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersinergi dalam penurunan kemiskinan, melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Pemberantasan kemiskinan harus melibatkan banyak pihak dan tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat.
"Pemberdayaan masyarakat miskin ini sangat penting, dengan bantuan modal usaha agar meningkatkan pendapatan melalui program sosial ekonomi," kata Ketua umum DNIKS, Effendy Choirie, dalam siaran pers, Ahad (16/3/2025).
Effendy Choirie menghadiri Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial bertema ‘Kesejahteraan Sosial dalam perspektif IPOLEKSOSBUDHANKAM Menuju Zero Kemiskinan di Jakarta’. Selain Effendy, hadir pula Ketua Baznas , Prof. Noor Achmad; Ketua BK3S DKI Jakarta, Prof Dr Budiarjo; Dewan Pakar DNIKS, Abdul Khoir; Poempida Hidyatullah; dan lain-lainnya.
"Peran Baznas sangat penting dalam pengentasan kemiskinan, karena memiliki kekuatan langsung ke sasaran," ujarnya lagi.
Ditempat yang sama, Ketua BAZNAS, Noor Achmad, menjelaskan, hasil penelitian menyebutkan potensi zakat seluruh Indonesia itu mencapai Rp327 Triliun. Adapun potensi zakat itu dari berbagai sektor mulai dari pertambangan, perkebunan, pertanian, perikanan hingga Zakat profesi.
"Hingga saat ini total zakat yang terkumpul mencapai Rp41 Triliun, namun ada yang on balance sheet (laporan neraca keuangan) dan ada yang off balance. Jadi yang on balance sheet, sekitar Rp17,8 Triliun," ujarnya.
Lebih jauh Noor menambahkan bahwa dana zakat yang terkumpul di Baznas pusat mencapai Rp1,1 Triliun, belum masih dari Baznas-Baznas daerah. "Saat saya diangkat menjadi Ketua Baznas 2021, dana zakat baru terkumpul sekitar Rp325 Miliar, jadi sekarang sudah kenaikkan hampir 4 kali lipat," terang Noor Achmad.
Menurut Rektor Universitas Wahid Hasyim, Semarang itu, sangat beruntung sekali masyarakat Indonesia itu, termasuk orang dermawan dan mau meringankan beban saat ada saudaranya membutuhkan pertolongan. "Dari hasil studi World Giving Index (WGI) dari Charities Aid Foundation (CAF) membuat daftar negara dengan penduduk paling dermawan sedunia. Hasilnya, Indonesia berada di urutan pertama sebagai negara paling dermawan," terangnya.
Artinya, lanjut Alumnus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, bahwa persoalan-persoalan kesejahteraan tersebut bisa diselesaikan secara bersama-sama. Hanya saja yang menjadi persoalan itu siapa lembaga yang bisa melaksanakan untuk menyejahterakan atau mengeksekusi untuk kesejahteraan rakyat terhadap bantuan sasaran yang tepat.
Sekjen DNIKS, Sudarto mengaku sepakat untuk terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam rangka mengentaskan kemiskinan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Program Kementerian Sosial dan Pemerintahan Prabowo Subianto yang serius mengurangi angka kemiskinan. “Makanya, kita menggelar Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial hari ini,agar kebijakan pemberantasan kemiskinan bisa tepat sasaran,” jelasnya.