REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dan Tony Blair Institute (TBI) memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pemerintahan digital di Jakarta (14/3).

Dalam pertemuan itu, Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan prioritas pemerintahan digital yang saat ini dilaksanakan di Indonesia diharapkan dapat berperan sebagai pengungkit pembangunan.

"Untuk itu kolaborasi dengan berbagai pihak perlu terus dijalankan untuk akselerasi mewujudkan prioritas tersebut," kata Rini, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad.

Ia menyebutkan pada pertemuan dengan tim TBI, pihaknya memperkuat kolaborasi khususnya pada pemerintahan digital.

Kedua pihak membahas bagaimana pemerintahan digital nantinya dapat membantu dalam pengentasan kemiskinan serta pembahasan transformasi digital pemerintah yang sedang dan akan dilakukan, salah satunya terkait inklusi keuangan.

Pada pertemuan tersebut, Rini menyampaikan beberapa isu yang menjadi fokus prioritas pemerintahan digital dalam pembangunan saat ini.

Adapun strategi yang dilakukan pemerintah melalui digitalisasi dalam pembangunan di antaranya penurunan kemiskinan melalui dukungan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penerimaan negara yang berkaitan dengan sistem perpajakan, layanan digital untuk perizinan berusaha, serta administrasi pemerintahan melalui pengembangan layanan digital.

“Strategi ini diharapkan mendorong birokrasi pemerintahan yang lebih efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ucap dia.

Rini menjelaskan bahwa Kementerian PANRB menerapkan strategi prioritas melalui penerapan shared outcomes atau hasil bersama untuk meningkatkan efektivitas, rekonstruksi, dan sinergi antarprogram.

Disebutkan bahwa terdapat dua hasil bersama yang menjadi fokus, yaitu penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) dan transformasi digital pemerintah.

Dirinya berharap kerja sama dengan TBI dapat berlanjut dan berperan dalam akselerasi transformasi digital di sektor pemerintahan dengan perhatian pada beberapa hal.

Beberapa hal dimaksud, antara lain penguatan kolaborasi dan pendampingan strategis melalui pengembangan praktik terbaik global dalam adopsi platform digital pemerintah yang berkelanjutan (INA Pas, INA Ku, dan INA Gov).

Ikuti Whatsapp Channel Republika