REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- 

Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang melarang pelaksanaan karyawisata atau study tour oleh sekolah mulai berdampak terhadap kunjungan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur. Sebagai salah satu destinasi wisata edukatif yang populer, TMII sering menjadi tujuan utama bagi sekolah-sekolah untuk mengadakan kegiatan study tour.

Direktur Komersial TMII Ratri Paramita mengatakan, pihaknya sudah menerima pembatalan kunjungan dari beberapa wilayah di Jawa Barat yang sudah memesan tiket. "Tahun ini ada (pembatalan), jadi kami sudah ada ter-booking dari beberapa di Jawa Barat untuk pesantren kilat kami juga sudah dibatalkan juga. Saya tidak bisa bilang jumlahnya (pembatalan), tapi ya cukup terdampak buat kami yang di grup edukasi. Sekitar ratusan," jelas Ratri pada Rabu (12/3/2025).

Namun, lanjut dia, pihaknya akan mengikuti aturan yang sudah diterapkan oleh Pemprov Jawa Barat terkait pembatalan study tour di TMII. Dia mengaku mayoritas pengunjung TMII merupakan anak sekolah yang berada di wilayah Jawa Barat untuk melaksanakan kegiatan study tour.

"Karena memang kalau grup sekolah kami banyak yang dari Depok, Bekasi, bahkan dari Bandung juga banyak. Tapi ya sudah kita mengikuti aturan yang ada. Kami juga sudah menjalin kerja sama dengan kereta api cepat Whoosh untuk mengakomodir wisatawan asal Jawa Barat," kata Ratri.

Dia menyayangkan adanya kebijakan Pemprov Jawa Barat itu. Pengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pun menargetkan 500 ribu pengunjung selama Ramadhan hingga Lebaran 2025.

Ratri optimistis target tersebut akan terlampaui karena setiap kali Lebaran, TMII selalu penuh pengunjung. Selain itu, TMII juga sudah menyiapkan sejumlah festival untuk menyambut Ramadhan dan Lebaran.

Sebelumnya, Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah VI Jawa Barat menyebar surat edaran Gubernur Jawa Barat terkait larangan pelaksanaan karyawisata atau study tour oleh sekolah termasuk di Cianjur. Kepala KCD Pendidikan Wilayah VI Jabar Nonong Winarni saat dihubungi pada Sabtu (22/2/2025) mengatakan, sebelum Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dilantik Disdik Jabar sudah menindaklanjuti dengan surat edaran terkait larangan study tour dan diperkuat dengan kebijakan Gubernur Jabar.

"Kami mendukung larangan tersebut, bahkan surat edaran sudah di kirim ke sekolah di wilayah IV agar dipatuhi dan sekolah diminta melakukan penyesuaian atas kebijakan Gubernur Jabar," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika