REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengungkapkan, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto, merupakan impian dari begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo. Soemitro merupakan ayah Presiden Prabowo.
"Terutama soal Danantara, itu adalah impian dari Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, jadi bukan hal baru," kata Saraswati yang merupakan cucu Soemitro di Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Dia menjelaskan, Partai Gerindra konsisten dengan manifesto yang dikeluarkan sejak partai berlambang kepala burung Garuda itu didirikan pada 2008. Setiap pemilu, kata Saraswati, Partai Gerindra mengeluarkan program-program yang selaras dengan manifesto tersebut.
Menurut putri pengusaha Hashim Djojohadikusumo tersebut, kebijakan yang diluncurkan Presiden Prabowo saat ini, merupakan pengejawantahan dari nilai yang telah dipercayai partai sejak dahulu. Hal itu juga berlaku bagi pembentukan Danantara Indonesia dan program yang terkandung dalam Astacita.
"Kalau misalkan dikupas itu semua, saya yakin akan terlihat, terutama misalnya soal Danantara sekarang dengan Astacita dan seterusnya, itu hanya different form (bentuk yang berbeda) dari apa yang diperjuangkan dari dulu," ucap Saraswati.
Pernyataan senada sebelumnya juga dilontarkan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo yang merupakan ayah Saraswati. Hashim mengatakan bahwa pembentukan Danantara merupakan gagasan telah digodok 40 tahun lalu oleh ayahnya, Soemitro Djojohadikoesoemo.
"(Berdirinya) Danantara ini sebetulnya bagi Pak Prabowo sangat emosional. Kejadian emosional bagi beliau, bagi saya juga. Karena sesungguhnya Danantara ini adalah gagasan dari orang tua kami," kata Hashim dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Hashim menjelaskan, ide pendirian Danantara telah dirancang oleh Soemitro sejak 40 tahun silam. Ketika itu, Hashim mengenang, Soemitro yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada era Kabinet Wilopo (1952-1953) dan Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956) menilai perlunya sebuah lembaga yang mampu mengelola aset negara secara profesional guna mendukung pembangunan ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika