REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul membantah kabar yang beredar di masyarakat terkait pemotongan anggaran secara sadis di Komisi Nasional Disabilitas (KND). Narasi yang beredar di masyarakat, anggaran KND pada 2025 dari hampir Rp 7 miliar dipotong menjadi sisa Rp 500 juta.

"Oh iya itu sudah saya sampaikan kemarin tuh. Hoaks itu ya hoaks. Itu tidak benar," kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/3/2025). "Yang benar pagu anggaran Komisi Nasional Disabilitas itu adalah Rp 6 miliar koma 900 juta kalau gak salah."

Menurut dia, KND terkena efisiensi anggaran sekitar 50 persen. "Terus hasil efisiensinya itu tinggal Rp 3 miliar koma 100 juta. Jadi masih Rp 3 miliar," ujar Gus Ipul.

Sekjen PBNU tersebut menjelaskan, pemangkasan anggaran KND tidak terkait program kerja. "Efisiensinya itu adalah pada dinas perjalanan atau juga hal-hal lain yang tidak mengganggu tugas pokojnya. Pelayanannya tetep. Pelayanan untuk penyandang disabilitas tetep," ujar Gus Ipul.

Dia pun mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan berita bohong yang beredar. "Ya hoaks itu," kata Gus Ipul menegaskan.

Selain itu, Gus Ipul menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto ingin agar pendirian sekolah rakyat bisa segera dieksekusi. Sesuai rencana, sekolah untuk rakyat miskin itu terdiri sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).

"Jadi sesuai arahan Presiden, saya melaporkan tentang rencana sekolah rakyat yang dulu sudah pernah kita sampaikan itu, dan Presiden meminta ini untuk dipercepat agar tahun ini nanti bisa dimulai. Sekolah rakyat ini memang diperuntukkan dari keluarga miskin atau miskin ekstrem, nanti yang lain-lain akan kami jelaskan lebih lanjut," ujar Gus Ipul.

Ikuti Whatsapp Channel Republika