REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN – Pemenang pemilu Jerman tak menunggu lama untuk kembali bermesra-mesra dengan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jadi yang perdana diundang ke Jerman dengan jaminan tak akan ditangkap seturut statusnya sebagai buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai penjajah perang.
Friedrich Merz, yang diharapkan menjadi kanselir Jerman berikutnya, mengatakan dia akan memastikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dapat mengunjungi Jerman meskipun ada surat perintah penangkapan yang dikeluarkan terhadapnya oleh ICC.
Sebagai peratifikasi Statuta Roma dan anggota ICC, Jerman sedianya berkewajiban menjalankan putusan penuntut di badan itu. Terlebih, pemerintah Jerman mengeklaim sebagai salah satu pendukung terbesar ICC. Deutschland.de melansir bahwa Hans-Peter Kaul, kepala negosiator Jerman pada perundingan di Roma pada 1998, adalah salah satu pendorong utama proyek ini atas nama pemerintah Jerman. Dia kemudian menjadi hakim Jerman pertama di Den Haag. Jerman disebut sebagai negara penyumbang ICC terbesar setelah Jepang.
Jerman ikut serta mendukung penetapan Vladimir Putin sebagai buruan ICC selepas serangan terhadap Ukraina pada 2022. Standar berbeda agaknya mereka terapkan terhadap Israel dan Netanyahu.
Berbicara kepada wartawan pada hari Senin, sehari setelah partai konservatif Uni Demokratik Kristen (CDU) memenangkan pemilu nasional, Merz mengatakan dia mengatakan kepada Netanyahu melalui panggilan telepon ucapan selamat bahwa keduanya harus bertemu setelah pemerintahan baru Jerman terbentuk.
“Jika dia [Netanyahu] berencana mengunjungi Jerman, saya berjanji pada diri sendiri bahwa kami akan menemukan cara untuk memastikan dia dapat mengunjungi Jerman dan pergi lagi tanpa ditangkap,” kata Merz dari Berlin dilansir Aljazirah.
“Saya pikir merupakan gagasan yang sangat tidak masuk akal bahwa seorang perdana menteri Israel tidak dapat mengunjungi Republik Federal Jerman. Dia akan bisa mengunjungi Jerman,” tambahnya.
Dalam pernyataan sebelumnya, kantor Netanyahu mengatakan Merz telah mengundang perdana menteri Israel “untuk melakukan kunjungan resmi ke Jerman, yang secara terang-terangan menentang keputusan Pengadilan Kriminal Internasional yang memalukan yang menyebut Perdana Menteri sebagai penjahat perang”.
Pada November, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya Yoav Gallant serta komandan Hamas Mohammed Deif atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Baik Israel maupun Hamas mengatakan Deif tewas pada bulan Juli dalam serangan udara Israel.
Jerman adalah salah satu negara yang membela mati-matian Israel sepanjang agresi genosidal mereka di Jalur Gaza. Sejarah pembantaian Yahudi pada masa Nazi Jerman disebut jadi pemicu rasa bersalah yang kemudian jadi dukungan fanatik terhadap Israel tersebut.
Pada 2024, Nikaragua mengadukan Jerman ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas tuduhan "memudahkan" genosida di Gaza. "Nikaragua berpendapat bahwa Jerman memudahkan genosida terjadi, tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan segala upaya guna mencegah genosida," kata ICJ melalui pernyataan.
Menurut Nikaragua, kata ICJ, "fasilitasi" itu ditunjukkan Jerman dengan memberikan dukungan politik, keuangan, dan militer kepada Israel. Fasilitasi Jerman itu, menurut Nikaragua, juga dilakukan dengan menghentikan pendanaan ke Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa urusan Pekerjaan dan Pemulihan bagi Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA).
Nikaragua meminta ICJ untuk mengambil langkah-langkah sementara "sehubungan dengan 'partisipasi Jerman dalam genosida'". Nikaragua menganggap Jerman melakukan 'pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional dan norma-norma hukum internasional lainnya, seperti yang sedang berlangsung di Jalur Gaza'.
Ikuti Whatsapp Channel Republika