REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai, 373 sekolah tingkat SMA dan MA yang lalai mengisi data siswa ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) bukan peristiwa pertama. Kelalaian tersebut membuat siswa tidak dapat mendaftar kuliah lewat jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim mengungkapkan kejadian serupa terjadi tiap tahun. Faktor penyebabnya bisa berupa kesalahan manusia atau teknis. "Ini harus jadi evaluasi bersama dari panitia SNPB karena ini lembaga tersendiri. Dan jadi evaluasi Kemendikdasmen, Kemenag, supaya nggak berulang," kata Satriwan kepada Republika, Kamis (6/2/2025).

Satriwan turut menyentil pihak sekolah yang lalai input data PDSS seperti di SMAN 1 Mempawah supaya mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Saya pikir sekolah-sekolah harus tanggung jawab. Termasuk Disdik dan Kanwil Kemenag untuk Madrasah Aliyah," lanjut Satriwan.

Sebagai wali kelas SMA, Satriwan ikut menginput data PPDS. Satriwan menjelaskan proses input data SNBP dilakukan secara tim sejak 6-21 Januari. Pihak panitia SNBP pun sudah menginformasikannya sejak lama.

"Dalam input data ini bukan hanya pekerjaan satu orang tapi seluruh komponen sekolah dari kepsek, wakepsek bidang kurikulum, tim kurikulum, wali kelas, tim guru BK, tim operator," ujar Satriwan.

Oleh karena itu, Satriwan menduga kasus seperti di SMA 1 Mempawah terjadi akibat ketidakberesan manajemen sekolah. Salah satu dugaannya penginputan data dilakukan tidak secara tim. "Nah kasus seperti di Mempawah ini menandakan ada yang tidak beres dalam manajemen sekolah," ujar Satriwan.

Mulanya data PDSS dilengkapi terakhir pada 31 Januari 2025. Tapi ada sekolah yang lalai melengkapi data PDSS seperti SMK Negeri 2 Solo dan SMA 1 Mempawah hingga memicu protes dari siswa. Akhirnya, Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) memberi waktu tambahan bagi 373 sekolah itu paling lambat pada 5 Februari 2025 pukul 15.00 WIB. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika