REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tengah mengkaji untuk menaikkan harga eceran tertinggi (HET) liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg). Pasalnya, HET LPG 3 kg di Jakarta yang lebih rendah dibandingkan daerah penyangga dinilai menjadi salah satu penyebab kelangkaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi Jakarta Hari Nugroho mengatakan, saat ini HET gas melon di Jakarta masih Rp 16 ribu per tabung. Sementara HET LPG 3 kg di daerah penyangga seperti Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bogor, sudah di angka Rp 19 ribu.

"(HET) Kita sudah delapan tahun lebih enggak naik-naik. Ini kan bisa-bisa alokasi Jakarta diambil ke wilayah penyangga," kata dia, Senin (3/2/2025).

Sementara itu, kuota LPG 3 kg di Jakarta pada tahun ini yang diberikan Pertamina lebih rendah dari usulan Pemprov Jakarta. Kuota LPG 3 kg untuk Jakarta pada 2025 adalah 407.555 metrik ton. Sedangkan permintaan Pemprov Jakarta adalah 443.933 metrik ton.

Menurut dia, hal itu menjadi salah satu penyebab LPG 3 kg di Jakarta menjadi langka. Selain, karena aturan baru yang tidak lagi memperbolehkan pengecer menjual LPG 3 kg. "Mau enggak mau HET kita disesuaikan saja gitu supaya tidak terjadi disparitas dan penyelewengan di lapangan," kata Hari.

Ia menilai, berdasarkan kajiannya, kenaikan HET LPG 3 kg tidak akan berdampak banyak terhadap inflasi. Pasalnya, HET di daerah penyangga juga sudah lama lebih tinggi dibandingkan di Jakarta.

"Sebtulnya HET naik ada kajian ya dari Migas bahwasanya pengaruhnya terhadap inflasi sangat kecil. Karena apa? Karena kenyataan harga di lapangan segitu, udah naik kiri kanan seperti daerah penyangga," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika