REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan agar anggaran daerah yang dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) difokuskan penggunaannya untuk perbaikan fasilitas sarana dan prasarana sekolah. Sebab, kata dia, pelaksanaan program MBG dilakukan secara sentralistik oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
"Perintah Bapak Presiden kepada kami untuk anggaran yang di daerah-daerah yang semula menganggarkan untuk Makan Bergizi Gratis itu lebih baik difokuskan pada perbaikan sekolah," kata Tito dalam Rapat Kerja yang digelar Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Hal itu, kata dia, sebagaimana respons yang diperolehnya ketika menyampaikan kepada Presiden Prabowo terkait beberapa daerah yang mengalokasikan anggaran program MBG dalam nomenklatur belanja tidak terduga (BTT) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kami sudah melaporkan kepada Bapak Presiden dalam Rapat Paripurna sudah disampaikan bahwa khusus untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini dilakukan secara sentralistik oleh Badan Gizi Nasional," ujarnya.
Dia menyebut bahwa Presiden Prabowo memberikan atensi agar pelaksanaan program MBG tak mengesampingkan fasilitas sarana dan prasarana sekolah yang menjadi aspek penting pula dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.
"Karena jangan sampai buat dapur, kemudian sekolahnya, ruang utamanya tidak bagus, bocor, dan lain-lain. Kemudian, kelengkapan sekolahnya, kursinya miring-miring," ucapnya.
Bahkan, tambah dia, Presiden Prabowo memberikan atensi besar terhadap perbaikan sarana toilet di sekolah-sekolah di tanah air.
"Terutama beliau sangat menekankan sekali masalah toilet Pak, dan itu menjadi atensi kami. Jadi toilet untuk anak sekolah, semua sekolah, SD, SMP, SMA, semua harus baik," tuturnya.
Tito juga mengaku sudah berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terkait pengalokasian anggaran oleh Pemerintah Daerah guna menopang program MBG. Dia menyebut bahwa Kepala BGN meminta dua hal utama dari Pemerintah Daerah, dan hal itu tidak berkaitan dengan anggaran.
"Daerah bisa menjadi mitra untuk menyiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi istilahnya SPPG yang ada dapur untuk menyiapkan makanan dan lain-lain itu nanti akan disewa oleh Badan Gizi, dan setelah itu bisa mendapatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk daerah-daerah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika