REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta aparat negara untuk melakukan pengamanan terhadap industri kelapa sawit di seluruh Indonesia segera ditindaklanjuti oleh Mabes TNI. Saat ini, TNI sedang melakukan berbagai langkah untuk menyukseskan program pemerintah dalam ikut menjaga kelapa sawit sebagai aset strategis nasional termasuk berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Hariyanto menyampaikan, Mabes TNI terus melakukan koordinasi internal untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto. "Kami tengah mempelajari dan menyusun langkah-langkah yang diperlukan agar pelaksanaannya berjalan sesuai harapan, termasuk berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," kata Hariyanto dalam keterangannya di Jakarta pada Senin (20/1/2025).

Baca: Kontingen Defile TNI akan Meriahkan India's Republic Day Parade

Pelibatan TNI dalam ikut menjaga sawit sebagai aset strategis nasional bukan tanpa dasar hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Pasal 7 ayat (2), disebutkan tugas pokok TNI dilakukan melalui operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Salah satu poin OMSP adalah membantu tugas pemerintah di daerah dan mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.

"Jika kebun sawit dinilai sebagai objek vital nasional atau aset strategis oleh pemerintah, maka pelibatan TNI dapat dilakukan berdasarkan dasar hukum ini. Tentu saja, pelaksanaannya harus sesuai dengan kebijakan pemerintah dan tetap mengedepankan koordinasi dengan Polri, pemerintah daerah (pemda), serta instansi terkait lainnya," ujar Hariyanto.

Baca: KRI Sultan Iskandar Muda Transfer of Authority ke KRI Diponegoro

Hanya saja, Hariyanto menegaskan, pelibatan TNI dilakukan secara profesional dan proporsional, sesuai kebutuhan, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Kami siap mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga keamanan aset negara demi kepentingan nasional," kata mantan Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) XVII/Cenderawasih ini.

Peran apa yang dijalankan untuk menghindari potensi bentrokan di lapangan dengan masyarakat, Hariyanto menegaskan, TNI dan rakyat Indonesia tidak pernah akan dipisahkan. "Karena perang kita menganut sistem perang rakyat semesta yang berarti TNI bersama rakyat berjuang untuk NKRI. Rakyat kuat TNI-nya pun kuat," ujarnya.

Dalam pidatonya, di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN Tahun 2025-2029, Presiden Prabowo Subianto menyebut tidak perlu takut dengan deforestasi. Dia menyatakan ingin menambah tanaman kepala sawit. "Dan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit, enggak usah takut membahayakan, apa itu deforestation, iya kan," kata Prabowo di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, pada 30 Desember 2024.

Baca: Punya Pengalaman 80 Tahun, Jepang Tertarik Dukung Program MBG Prabowo

Prabowo menjelaskan, kepala sawit juga pohon berdaun yang juga bisa mengeluarkan oksigen dan menyerap karbondioksida (CO2). Dia pun memerintahkan semua aparat daerah, TNI/Polri untuk menjaga keamanan industri sawit. "Jadi jagalah para bupati, gubernur, tentara, polisi, jagalah kebun kelapa sawit kita. Itu aset negara," kata Prabowo.

Adapun, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono mengapreasiasi dukungan Presiden Prabowo yang memerintahkan aparat negara untuk menjaga keamanan industri kelapa sawit. Sebab, meski jumlahnya mulai berkurang, penjarahan dan pencurian kepala sawit sampai saat ini masih terjadi di daerah tertentu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika