REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu`ti, mengungkapkan saat ini masih banyak desa yang tidak memiliki satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Oleh karena itu, Mu'ti mendorong penambahan jumlah PAUD.

Hal tersebut disampaikan dalam audiensi Mendikdasmen dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Yandri Susanto, di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta.

“(Saat ini) kondisinya masih banyak desa yang tidak ada PAUD. Padahal (PAUD) sebagai pondasi pendidikan karakter seperti di banyak negara,” kata Mu`ti dalam keterangan pers pada Jumat (17/1/2025).

Merespons hal tersebut, Yandri mengatakan kekurangan SDM menjadi salah satu tantangan.

“Kita bisa membangun, tapi biasanya problem-nya tidak ada SDM guru,” ucap Yandri.

Sebagai solusi, kedua kementerian menyepakati untuk membicarakan rencana strategis menjadikan guru TK atau PAUD, kebanggaan di masyarakat. Adapun Mendikdasmen menyampaikan upaya strategis yang dapat dilakukan dalam waktu dekat. Pertama, membuat kesepakatan tertulis berupa Memorandum of Understanding (MoU) antar dua kementerian yang mengatur tiga hal 1) pendirian TK, 2) peningkatan SDM yakni rekrutmen relawan pendidikan dari kaum muda, serta 3) pengadaan pelatihan.

Kedua, desa yang sudah memiliki satuan PAUD, direvitalisasi kualitasnya.

“Tidak harus sekolah negeri, karena jumlah PAUD lebih banyak dikelola oleh swasta,” ujar Mu'ti.

Upaya ini disetujui Mu'ti. Oleh karena itu, pihaknya akan mensinkronisasi data PAUD di desa antara Kemendes PDT dan Kemendikdasmen, kemudian menetapkan lokasi prioritas. MoU rencananya akan dikemas dalam acara “Festival Bangun Desa Bangun Pendidikan”.

“Kunci Pembangunan negara ada di desa. Ke depan, desa menjadi pilihan berkarir dan hidup, sehingga sekolah di desa, bekerja di desa, menikah di desa, hingga meninggal di desa," ujar Yandri. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika