REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemagaran laut yang terjadi di wilayah perairan Tangerang dan Bekasi menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan nelayan tradisional dan organisasi lingkungan. Tindakan ini, yang belum diketahui siapa pelakunya, berdampak signifikan terhadap akses nelayan ke wilayah tangkap yang selama ini menjadi sumber utama penghidupan mereka.
Marine & Fisheries Program Director WWF Indonesia, Imam Musthofa mengatakan pemagaran di laut dapat mengganggu pola pemanfaatan ruang laut oleh nelayan skala kecil.
"Hal tersebut dapat mempengaruhi atau membatasi daerah wilayah tangkap nelayan tradisional, jalur kapal nelayan tradisional, yang bisa menyebabkan meningkatnya konsumsi bahan bakar yang tentu pada akhirnya mempengaruhi pendapatan nelayan skala kecil," katanya pada Republika, Selasa (14/1/2025).
Musthofa menekankan pentingnya kajian ilmiah mendalam untuk memahami dampak pemagaran ini terhadap ekosistem laut dan kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. "Hasilnya bisa digunakan sebagai pijakan dalam pengambilan kebijakan yang paling akurat," tambahnya.
Sementara itu, Miftahul Khausar dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyoroti dampak negatif yang dirasakan nelayan akibat pemagaran ini. Ia mengatakan pemagaran laut menghilangkan akses ke wilayah tangkap, memaksa mereka mencari lokasi baru yang lebih jauh.
"Ini meningkatkan biaya operasional, terutama bahan bakar yang mencapai 75 persen dari pengeluaran utama nelayan," kata Miftahul.
Ia menambahkan situasi ini tidak hanya menambah beban ekonomi tetapi juga meningkatkan risiko keselamatan saat melaut. Miftahul juga mengungkapkan pemagaran ini dilakukan secara ilegal dan tanpa izin, mencerminkan upaya privatisasi laut yang mengancam keberlanjutan mata pencaharian nelayan tradisional.
"Informasi dari anggota KNTI Tangerang menunjukkan bahwa pemagaran ini diduga dilakukan secara diam-diam, mungkin pada malam hari, sehingga tidak diketahui oleh nelayan dan masyarakat pesisir," tambahnya.
Ketidakjelasan mengenai tujuan pemagaran ini menimbulkan kekhawatiran bahwa wilayah tersebut akan digunakan untuk reklamasi atau proyek pembangunan lain. "Jika dibiarkan, hal ini jelas mengancam keberlanjutan kehidupan nelayan," tegas Kausar.
KNTI mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap pelaku dan menghentikan aktivitas pemagaran ini karena mengancam keamanan tenurial nelayan. Pemagaran laut ini tidak hanya mengganggu aktivitas nelayan dalam melaut tetapi juga menghilangkan wilayah tangkap yang selama ini menjadi sumber utama penghidupan mereka.
KNTI menegaskan tindakan ini melanggar hukum dan mendesak pemerintah untuk bertindak cepat dalam menegakkan aturan dan melindungi hak-hak nelayan tradisional. Dengan situasi yang semakin mendesak, organisasi lingkungan berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan masalah ini dan memastikan bahwa ruang laut tetap dapat diakses oleh nelayan tradisional yang bergantung padanya untuk kelangsungan hidup mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika