REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) berkomitmen terus mendukung penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) yang berkualitas. Apjati pun mengadakan pelantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan Dewan Pertimbangan periode 2024-2029 di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (8/1/2025).
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, Wakil Menteri P2MI Christina Aryani, Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan Andri Susila, serta perwakilan sejumlah negara sahabat menghadiri momen tersebut. Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengapresiasi langkah strategis yang diambil Apjati dalam upaya bersinergi dengan pemerintahan.
"Pemerintah siap membantu dan mendukung P3MI (perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia) dalam meningkatkan kualitas PMI dari unskilled menjadi skilled, termasuk soal pembiayaan. Sinergi antara Apjati dan pemerintah menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem yang lebih sehat, serta memperkuat perlindungan bagi mereka di luar negeri," kata Karding dalam sambutannya.
Menurut Karding, dukungan penuh juga disampaikan oleh perwakilan negara-negara sahabat, yang menggarisbawahi pentingnya kolaborasi bilateral dalam mempererat hubungan di bidang ketenagakerjaan. Hal itu menjadi sinyal positif untuk membuka peluang pasar baru bagi PMI untuk bisa diterima di luar negeri.
Dalam momen itu, Ketua Umum Apjati Said Saleh Alwaini melantik 48 DPP dan Dewan Pertimbangan yang akan menjabat periode 2024-2029. Dia menjelaskan, pembentukan tim pengurus yang ahli di bidangnya merupakan langkah awal untuk merealisasikan semua program Apjati, khususnya penempatan PMI 300 ribu orang selama setahun.
"Asosiasi ini hadir untuk mengutamakan segala usaha untuk mensejahterakan anggotanya dengan tetap menjaga relevansi di dunia yang berkembang pesat. PMI kita harus selalu meningkatkan keterampilan agar bisa bersaing di tingkat global, dan ini memerlukan dukungan dari P3MI yang unggul. Tugas kami adalah bersinergi dengan pemerintah, Kementerian P2MI dan stakeholder lain untuk mewujudkannya," ujar Said.
Menurut dia, sektor ketenagakerjaan Indonesia saat ini menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah minyak dan gas (migas). Tanpa menjelaskan angkanya, kata Said, sumbangan devisa berasal dari PMI yang bekerja di Asia Pasifik dan Timur Tengah.
Apjati pun berkomitmen memperkuat pasar yang ada, merapikan ekosistem, dan memperluas pasar PMI di berbagai negara, dengan tetap mengutamakan kesejahteraan dan perlindungan pekerja. Said menyebut, penempatan PMI di sektor domestik merupakan langkah awal dalam memberdayakan mereka untuk mengembangkan karier ke jenjang lebih tinggi melalui capacity building dan sertifikasi.
"(Ini untuk) memastikan transisi dari tenaga kerja unskilled menjadi skilled. Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, Apjati, dan mitra internasional, diharapkan PMI Indonesia dapat semakin diakui sebagai tenaga kerja berkualitas di pasar global," ujar Said.
Ikuti Whatsapp Channel Republika