REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII DPR RI bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025). Dalam pertemuan tersebut, Panja Haji menyampaikan laporan hasil keputusan terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025, seperti penurunan biaya, baik dari sisi beban jemaah maupun nilai manfaat.
"Pembiayaan haji ini dibanding tahun lalu turun sekitar Rp 4 juta lebih. Dari beban jemaah turun sekitar Rp 600-an ribu, beban jemaah. Sementara beban nilai manfaat juga turun dari Rp 8 triliun menjadi sekitar Rp 6,8 triliun," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta.
Kemudian, Panja Haji DPR menyampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa situasi psikologis jamaah Indonesia sekarang daftar tunggu cukup panjang. Total antrean berangkat ke Tanah Suci sudah di atas 5 juta jamaah.
"Maka sudah ada yang merasa waswas tidak akan sampai berangkat haji dalam keadaan lansia dan kurang sehat. Bahkan merasa tidak akan sampai lagi umur menuju pemberangkatan. Karena itu kami tadi minta kesediaan dan memohon kepada Bapak Presiden untuk meyakinkan pihak Arab Saudi kita tetap mendapatkan kuota," kta Dasopang.
Jika mendapatkan tambahan kuota, kata Dasopang, tentu hal itu membahagiakan bagi para jamaah Indonesia yang tadinya merasa tidak ikut di dalam kuota untuk berangkat tahun ini. "Kalau ada tambahan 10 ribu atau 5.000 itu sangat menggembirakan. Beliau menyambut baik dan dia akan mengegedahkan perjalanan. Tentu para jamaah dan kami di Komisi 8 berharap Bapak Presiden pada pertemuan itu menyampaikan ke pihak Saudi," ujarnya.
Dasopang mrnhelaskan, daftar tunggu jamaah calon haji Indonesia di kisaran 25-30 tahun. Tetapi masa tunggu tersebut tidak sama setiap provinsi. Di Sulawesi Selatan, sambung dia, ada kabupaten yang masa tunggunya sudah di atas 49 tahun.
"Tapi rata-rata antara 25-30 tahun. Ada tiga kabupaten di Sulawesi Selatan sudah mencapai 48 tahun. Ini cukup berat mengurai ini. Kalau mereka menunggu daftar tunggu itu ya keburu (meninggal). Ya mungkin almarhumnya usianya tidak sampai di situ lagi. Ini yang kita butuhkan, cara mengurainya satu ya tambahan kuota," kata politikus PKB tersebut.
Dasopang mengaku, Panja Haji DPR sudah mengetok kuota tahun ini 221 ribu jamaah. Meski begitu, ia berharap, pemerintah bisa melobi pemerintah Kerajaan Arab Saudi supaya mau memberi tambahan kuota untuk Indonesia. Jika halmitu terwujud maka daftar tunggu jamaah bisa berkurang.
"Karena usianya juga sudah tua. Kalau tidak berangkat sekarang agak rumit. Kelihatannya Pak Presiden agak sungguh-sungguh. Insya Allah beliau menjelaskan akhir Januari akan melakukan perjalanan," kata Dasopang.
Dia pun berharap, Prabowo bisa berhasil melobi Raja Salman untuk menambah kuota haji 2025. "Dan kami berharap beliau sampai ke Saudi. Dan ketemu Raja lah di sana yang menentukan kuota bisa ditambah atau tidak," ucap Dasopang.