Senin 06 Jan 2025 20:31 WIB

Istana Benarkan Masih Ada Pelaksanaan Program MBG di Daerah Pakai Dana Pribadi Prabowo

"Ya, setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN."

Para siswa menyantap hidangan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 05 Sukatani, Depok, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). Pada hari pertama program makan bergizi gratis (MBG) tersebut para siswa terlihat antusias menikmati menu makanan. Total sebanyak 406 para siswa kelas 1 hingga kelas 6 menikmati paket menu makanan uang teridiri dari Nasi, Daging Ayam, Tempe, Sayur Buncis dan Buah Jeruk. Salah satu siswa kelas 5 Fatah Ar Rozak mengaku senang mendapatkan makan bergizi gratis dari program pemerintah tersebut. Menurutnya rasa makanannya enak dan untuk porsi makanannya cukup mengenyangkan.
Foto: Republika/Prayogi
Para siswa menyantap hidangan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 05 Sukatani, Depok, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). Pada hari pertama program makan bergizi gratis (MBG) tersebut para siswa terlihat antusias menikmati menu makanan. Total sebanyak 406 para siswa kelas 1 hingga kelas 6 menikmati paket menu makanan uang teridiri dari Nasi, Daging Ayam, Tempe, Sayur Buncis dan Buah Jeruk. Salah satu siswa kelas 5 Fatah Ar Rozak mengaku senang mendapatkan makan bergizi gratis dari program pemerintah tersebut. Menurutnya rasa makanannya enak dan untuk porsi makanannya cukup mengenyangkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan bahwa masih ada beberapa titik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih menggunakan dana pribadi dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, hal itu terjadi karena masih ada daerah-daerah yang memiliki sisa anggaran tahun lalu saat program ini diujicobakan seperti contohnya kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

"Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu," kata Hasan Nasbi kepada wartawan saat dihubungi dari Jakarta, Senin (6/1/2025).

Baca Juga

Meski begitu, Hasan memastikan setelah sisa anggaran tersebut habis nantinya pelaksanaan program MBG di daerah-daerah tersebut akan konsisten menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran yang dimaksud mengacu pada anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG di 2025.

"Ya, setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN," kata Hasan.

MBG yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi diberlakukan hari ini di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia. Ada sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil mulai hari pertama ini.

Dapur-dapur MBG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Gorontalo. Kemudian, ada juga dapur-dapur MBG di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Operasional dapur MBG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan dan mengawasi secara ketat kualitas makanan serta standar gizi yang disalurkan ke anak-anak dan ibu hamil.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement