REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus gigih menggali sumber sumber bantuan terutama berasal dari pusat. Melalui komunikasi dan pendekatan intensif, bersinergi dengan BPBD Kabupaten/ Kota, kerja keras tersebut membuahkan hasil optimal
Seperti untuk tahun anggaran 2025 pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI akan memberikan bantuan peralatan mitigasi berupa sistem peringatan dini banjir. Kepastian Kalimantan Selatan mendapatkan bantuan peralatan mitigasi bencana disampaikan Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel, M Fitri Hernadi melalui Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi.
"Alhamdulillah untuk tahun anggaran 2025, Kalsel kembali mendapatkan bantuan peralatan mitigasi berupa sistem peringatan dini bencana banjir sebanyak 11 unit lengkap dengan perangkat digital," terang Bambang saat dihubungi Ahad (22/12/2024).
Bambang menjelaskan, saat melakukan konsultasi peluang bantuan peralatan bencana melalui Deputi Pencegahan Direktorat Pencegahan Dini BNPB RI, Jumat (20/12/2024), diperoleh kepastian bantuan untuk Kalsel.
Respons BNPB ini sebut Bambang merupakan tindak lanjut dari hasil usulan Kalsel melalui Rapat Kordinasi Nasional tahun 2024. Pertimbangan lain pemerintah mengarahkan bantuan untuk Kalsel, disamping aksi nyata program program mitigasi yang tengah berjalan saat ini, juga ancaman banjir besar di Kalsel, seperti yang terjadi pada tahun 2021.
Bantuan tersebut berupa peralatan desiminasi bencana berupa tower pemancar setinggi 20 meter yang tersebar di 6 kabupaten/kota dengan jumlah 11 tower yang di lengkapi dengan pancaran suara peringatan dini terkait informasi awal kebencanaan dengan jangkauan 2 kilo meter.
Bambang menambahkan, upaya untuk meningkatkan pelayanan mitigasi dan kedaruratan bencana serta pascabencana merupakan arahan langsung Gubernur Kalsel Muhidin. Gubernur Kalsel mengingatkan seluruh institusi pelayanan publik terlebih di bidang pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus melakukan inovasi inovasi dengan kerja optimal melalui sitem kerja terukur.
Senada dengan Bambang, Analis Bencana Direktorat Peringatan Dini BNPB Muhammad Noval Zhaky menjelaskan bantuan akan dikerjakan pada tahun anggaran 2025. Pelaksanaan nantinya akan berkolaborasi antara pemerintah pusat (BNPB), Provinsi, Kab/kota juga desa yang rawan bencana.
"Kolaborasi bertujuan untuk efektifikas dalam pemanfaatan peralatan tersebut," kata Muhammad Noval.
Dirincikan Noval beberapa provinsi lain yang juga akan mendapatkan bantuan sistem peringatan dini bencana banjir berupa EWS pada 2025 yaitu:
- Provinsi Gorontalo 1 unit
- Provinsi Bali 11 unit
- Provinsi Kalsel 11 unit
- Kabupaten Banjar 2 unit
- Kabupaten Tabalong 2 unit
- Kota Banjarmasin 3 unit
- Kabupaen HSU 1 unit
- Balangan 1 unit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika