REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto menekankan, APBN tahun anggaran 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, terutama dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian. Dia juga menegaskan, APBN dirancang untuk keberlanjutan dari pemerintah sebelumnya, dan disusun dengan kehati-hatian.
"Karena itu APBN kita tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan, dengan kehati-hatian. Kita punya cita-cita yang tinggi tapi kita harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara prudent, hati-hati dan terencana dengan baik," kata Presiden Prabowo Subianto pada penyerahan DIPA dan TKD 2025, serta peluncuran katalog elektronik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).
Prabowo mengingatkan, kondisi geopolitik dunia berada dalam keadaan yang penuh ketidakpastian, serta diwarnai oleh ketegangan akibat peperangan dan persaingan ketat antarnegara besar. Menurut dia, kondisi tersebut mengakibatkan ketidakpastian di bidang ekonomi, bahkan kecenderungan ada perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi di negara-negara besar.
Prabowo menekanka, kondisi negara Indonesia yang berada dalam perdamaian dan stabilitas merupakan hal yang wajar dan biasa. Justru, sambung dia, keadaan tersebut merupakan hal yang tidak biasa.
"Bahkan negara-negara yang kita anggap lebih maju dari kita diwarnai oleh upaya darurat militer dan ketegangan-ketegangan lain. Bahkan kita harus waspada bahwa setiap saat bisa muncul kondisi yang lebih parah dari kondisi sekarang," kata Prabowo.
Oleh karena itu, Prabowo meminta agar belanja pemerintah dalam APBN 2025 harus dimanfaatkan dengan efisiensi atau penghematan di seluruh bidang. Dia menginstruksikan pimpinan daerah untuk memerangi kebocoran anggaran, dan menempatkan anggaran negara hanya untuk kepentingan rakyat.
"Kita harus menjamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan. Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran, pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat, hal-hal yang tidak produktif," kata ketua umum DPP Partai Gerindra tersebut.
Prabowo juga mengajak seluruh unsur untuk mengurangi pengeluaran yang bersifat seremonial atau peresmian. Pun dengan mengurangi kegiatan bersifat kajian atau seminar, dan lebih fokus untuk mengatasi masalah secara langsung yang dihadapi masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika