REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Israel untuk kesekian kalinya melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan PBB dengan melarang operasional badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA). Bahkan pihak internal Israel mengetahui, hal ini bisa berujung didepaknya Israel dari badan dunia tersebut.
Pejabat Kementerian Luar Negeri pekan ini memperingatkan bahwa undang-undang yang untuk memutuskan hubungan resmi dengan UNRWA bisa berujung penangguhan keanggotaan Israel dari PBB. Tindakan melarang UNRWA tersebut bisa dilihat sebagai pelanggaran piagam PBB.
Situs berita Israel Yediot Ahronot mengutip seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri dan profesional yang menyatakan bahwa terlepas dari tudingan Israel terhadap UNRWA, aksi pelarangan total atas badan PBB itu bisa jadi lebih bermasalah bagi Israel. “Kami tahu ada elemen anti-Israel dan warga Palestina yang menunggu undang-undang semacam itu untuk membuka pintu neraka bagi kami,” kata mereka. “Ini akan membawa Israel melanggar piagam PBB.”
Pelarangan operasional UNRWA bisa dilihat sebagai pelanggaran langsung atas Prinsip Piagam PBB. dalam piagam tersebut, negara-negara anggota harus membantu upaya-upaya PBB menjalankan fungsinya.
Pelanggaran itu bisa kemudian berujung pada penerapan Pasal 5 dan Pasal 6 pada Bab II Piagam PBB. Pasal 5 berbunyi: Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tindakan pencegahan atau penegakannya telah diambil oleh Dewan Keamanan dapat ditangguhkan dari pelaksanaan hak dan keistimewaan keanggotaan oleh Majelis Umum berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan. Pelaksanaan hak-hak dan keistimewaan ini dapat dipulihkan oleh Dewan Keamanan.
Sedangkan Pasal 6 berbunyi: Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terus-menerus melanggar Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ini dapat dikeluarkan dari Organisasi oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.
Bagaimanapun, patut dicatat bahwa selama ini Israel semacam memiliki status kekebalan khusus di PBB melalui perlindungan dari Amerika Serikat. Bila mosi penanggunan Israel dari PBB sampai di sidang umum PBB atau Dewan Keamanan PBB, ada kemungkinan besar AS akan memveto langkah tersebut.
Melawan peringatan komunitas internasional, parlemen Israel alias Knesset mensahkan beleid yang secara efektif melarang badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) beroperasi pada Senin malam. Jika Israel menjalankan hal tersebut, bencana yang dialami warga Palestina bakal kian parah.
Dalam pemungutan pada Senin malam, Knesset melarang badan tersebut, yang beroperasi di Israel berdasarkan perjanjian tahun 1967, melakukan “kegiatan apa pun” atau memberikan layanan apa pun di Israel, termasuk wilayah Yerusalem timur yang dijajah, serta Gaza dan wilayah Tepi Barat.
Anggota parlemen Israel juga memilih untuk menyatakan UNRWA sebagai kelompok teror, yang secara efektif melarang interaksi langsung antara badan PBB tersebut dan negara Israel. Secara keseluruhan, undang-undang tersebut akan menyebabkan penutupan markas besar UNRWA di Yerusalem timur dan secara efektif akan memblokir pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui Rafah.
Pemutusan hubungan diplomatik akan menghalangi Israel mengeluarkan izin masuk dan izin kerja kepada staf asing Unrwa dan menghalangi koordinasi dengan militer Israel untuk mengizinkan pengiriman bantuan. Lebih dari 1,9 juta warga Palestina mengungsi dan Jalur Gaza menghadapi kekurangan makanan, air, dan obat-obatan.
Parlemen Israel telah memberi tenggat pelarangan penuh UNRWA dalam jangka waktu 90 hari. Hal ini bertentangan dengan tekanan AS dan internasional lainnya untuk mempertahankan penyedia bantuan kemanusiaan terbesar bagi penduduk Palestina di negara tersebut.
Ini adalah yang kesekian kalinya Israel melawan PBB. Sejak 7 Oktober, Israel telah membunuh sekitar 230 staf UNRWA di Gaza Israel juga telah menewaskan seribuan lebih pengungsi di sekolah-sekolah yang dikelola UNRWA.
Sejak awal serangan pejuang Palestina ke Israel pada Oktober 2023 lalu, Israel juga telah menghalang-halangi tim investigasi PBB melakukan penyelidikan. Sebagian pihak menilai ini indikasi ada yang disembunyikan Israel. Laporan PBB yang keluar kemudian mengindikasikan Israel menerapkan Protokol Hannibal dalam insiden itu. Artinya, pasukan Israel justru yang membunuh sejumlah warganya sendiri untuk mencegah sandera dibawa ke Gaza.
Sementara menyusul gugatan Afrika Selatan, pada 26 Januari 2024 Mahkamah Internasional (ICJ) mendesak Israel menghentikan “potensi” genosida di Gaza dan tak menghalangi bantuan masuk ke Gaza. Putusan ini terus dilanggar Israel hingga saat ini. Pembersihan etnis terang-terangan dilakukan di utara Gaza sebulan belakangan sementara bantuan kemanusiaan tak bisa masuk.
Pada 25 Maret 2024 Dewan Keamanan PBB menyepakati resolusi gencatan senjata di Gaza. Israel tak mematuhi resolusi tersebut. PM Israel Benjamin Netanyahu terus menambah daftar syarat gencatan senjata sehingga membatalkan kesepakatan.
Pada 20 Mei 2024 Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memulai upaya penangkapan Netanyahu atas kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel melobi berbagai negara untuk menekan ICC tak mengeluarkan surat penangkapan. Lima bulan setelah surat itu diajukan jaksa, hakim-hakim ICC belum juga mengeluarkan surat penangkapan terhadap Netanyahu. Ini kontras dibandingkan saat ICC dalam hitungan hari mengeluarkan surat penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin terkait serangan ke Ukraina pada 2021 lalu.
Pada 24 Mei 2024 ICJ kembali memutuskan agar Israel tak melakukan serangan ke Rafah di Jalur Gaza. Hal ini dilanggar Israel dengan tetap melakukan agresi dan membunuh ratusan pengungsi. Kemudian pada 19 Juli 2024 ICJ memutuskan bahwa penjajahan Israel di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Gaza adalah ilegal. Israel menolak putusan itu dan tetap mendorong pemukiman ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Militer Israel memulai agresi darat ke Lebanon selatan pada 1 Oktober 2024. Bersamaan ini, tank-tank Israel berulang kali menyerang pos penjagaan dan markas pasukan perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL), melukai sejumlah tentara penjaga perdamaian. 3 Oktober 2024, Israel menetapkan Sekjen PBB Antonio Guterres sebagai persona non grata dan melarangnya memasuki wilayah Israel. Kebijakan ini setelah Netanyahu berpidato di Majelis Umum PBB dan menghina PBB.
Negara Fasis...
Ikuti Whatsapp Channel Republika