REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) raih penghargaan juara 3 PLUT KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia pada PLUT AWARD 2024 yang dilaksanakan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia di Auditorium Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kuningan Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Piagam Penghargaan PLUT AWARD 2024 itu diserahkan langsung Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki kepada Pjs. Bupati Bandung Dikky Achmad Sidik diwakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Dindin Syahidin.

Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kemitraan dan kerja keras dalam pemberdayaan KUMKM dan mengangkat daya saing ekonomi daerah melalui PLUT KUMKM.

PLUT KUMKM Kabupaten Bandung merupakan salah satu PLUT unggulan di Indonesia dari 100 PLUT yang ada dibawah penilaian Kementrian Koperasi dan UKM RI. Meski usia PLUT KUMKM Kabupaten Bandung baru berusia 2 tahun, tetapi sudah merealisasikan tugas dan program-programnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Dindin Syahidin mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM yang sudah memberikan apresiasi kepada Pemkab Bandung pada penyelenggaraan PLUT AWARD 2024.

“Pelaksanaan PLUT AWARD 2024 yang dilaksanakan Kementerian Koperasi dan UKM ini untuk menilai kinerja PLUT. Alhamdulillah dari 100 PLUT KUMKM yang ada di Indonesia, PLUT KUMKM Kabupaten Bandung berhasil mendapatkan PLUT AWARD sebagai peringkat ketiga PLUT KUMKM terbaik,” kata Dindin dalam keterangannya, Kamis (10/10/2024).

Dindin mengatakan apa saja yang menyebabkan PLUT KUMKM Kabupaten Bandung diganjar penghargaan peringkat ketiga oleh Kementerian Koperasi dan UKM itu, PLUT KUMKM Kabupaten Bandung memiliki tugas 10 jenis layanan kepada para pelaku usaha mikro maupun masyarakat.

“Pertama, konsultasi dan pendampingan usaha. Kedua, pendaftaran usaha pada sistem perizinan berusaha yang terintegrasi. Ketiga, pelatihan teknis manajerial. Keempat, pemenuhan sertifikasi dan standarisasi produk. Kelima, pengembangan produk unggulan daerah. Keenam, pengembang kemasan produk. Ketujuh, promosi pemasaran produk serta informasi pasar. Delapan, inkubasi bisnis. Sembilan, melakukan pendataan koperasi dan jaringan usaha mikro dan wirausaha. Sepuluh, melakukan seleksi dan kurasi terhadap para pelaku usaha mikro,” tutur Dindin.

Khusus di Kabupaten Bandung, Dindin menyebutkan, alhamdullah PLUT KUMKM Kabupaten Bandung selain 10 tugas tersebut, memenuhi fasilitas pemenuhan sertifikasi produk melalui pilot project SNI Corner kerjasama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Badan Standarisasi Nasional.

“Kemudian pengembangan kemasan produk. Insya Allah kita akan mendapatkan bantuan berupa mesin kemasan yang saat ini sedang berproses,” katanya.

Lebih lanjut Kepala Dinas Koperasi dan UKM ini mengatakan, PLUT KUMKM Kabupaten Bandung ini merupakan PLUT KUMKM pertama yang pengelolaannya di bawah pemerintah daerah dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2023.

“Kita yang pertama. Kelembagaan dan pengelolaannya ada di bawah Dinas Koperasi dan UKM melalui terbentuknya UPT PLUT KUMKM. Kemudian pemerintah daerah mulai tahun 2024, Pak Bupati juga mengalokasikan anggaran di PLUT ini lebih dari Rp 1 miliar. Itu juga keberpihakan pemerintah daerah terhadap PLUT itu menjadi salah satu instrumen yang penting,” ujarnya.

“Karena faktanya dari 100 PLUT di Indonesia, kita yang menginisiasi ini. Alhamdulillah di PLUT lain juga sudah ada, yaitu 26 PLUT yang pengelolaannya dibawah pemerintah daerah dan meniru konsep PLUT KUMKM Kabupaten Bandung,” imbuhnya.

Dindin mengungkapkan yang menjadi penilaian positif di luar 10 program tugas PLUT tadi, meskipun PLUT KUMKM Kabupaten Bandung baru diresmikan pada bulan Oktober 2023 oleh Menteri Teten Masduki.

“Khususnya untuk tahun 2023 lalu, belum ada anggaran khusus untuk PLUT dengan baru diresmikan UPT. Kemudian baru dilantiknya pejabat struktural pada April 2023, tapi kita sudah diberi target oleh Kementrian Koperasi untuk melakukan pendampingan dan tugas 10 program tadi,” ungkapnya.

Ia menyebutkan dari target 2023, target pendampingan 300 perizinan, tercapai 320 perizinan. Target 200 pelayanan, tercapai 200 pelayanan pula.

“Target pendampingan pelayanan produksi 213, ini tercapai 200. Kemudian target pendampingan sumber daya 213 juga, tercapai 150. Kemudian pendampingan pemasaran ini juga sudah tercapai 200 pelaku usaha mikro. Jadi 2023 sudah diberi target, padahal kita belum ada anggaran dari APBD saat itu,” tuturnya.

Apa yang dilakukan? Menurutnya, pihaknya melakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder yang mempunyai keberpihakan terhadap usaha mikro. Di antaranya dengan Universitas Katolik Parahyangan, yang berkaitan dengan pelaku usaha mikro.

“Kemudian kolaborasi dengan koperasi yang ada di Kabupaten Bandung, di antaranya dengan Koperasi Citra Mandiri Cileunyi, Universitas Pasundan, Unpad, Bandung Kunafe, BPR Kerta Raharja, Pegadaian, Ikopin, dan lainnya. Hal itulah yang menjadi keunggulan kita. Kita tak menjadikan APBD hal yang utama, meskipun tetap penting dan kita tetap berupaya melakukan kolaborasi stakeholder tadi,” jelasnya.

Dindin juga menyebutkan, Pemkab Bandung juga memiliki program inovasi, salah satunya yang berkaitan dengan inkubasi KUMKM Tera Bedas Digdaya.

“Tera ini diambil dari kata tenun dan rajut. Jadi mereka secara khusus ada 20 pelaku usaha mikro terpilih di bidang tenun dan rajut. Kita inkubasi kita dampingi selama tiga bulan. Lakukan pendampingan, pelatihan, dan lainnya. Dan alhamdulillah dan sekarang masih sedang berjalan,” katanya.

Dindin juga menilai ada perubahan mindset dari para pelaku usaha mikro. Artinya usaha saat ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

“Selama ini para pelaku usaha mikro kita melakukan aktivitasnya membuat produk yang disenangi masyarakat atau konsumen di pasar. Intinya, masyarakat atau konsumen hal yang utama,” ujarnya.

Ia juga melihat terbentuknya ekosistem dari para pelaku usaha tersebut. Kemudian, katanya, secara regular melakukan kegiatan yang bisa langsung menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro.

“Kemarin juga kita melaksanakan kerjasama dengan Koperasi Citra Mandiri, yang terkait dengan akses beri dukungan. Jadi selama ini tentu program-program prioritas Pak Bupati juga dikelola dan dilayani di PLUT terkait dengan program dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan yang sudah dilaksanakan di tahun ketiga, yaitu sejak tahun 2022 sampai 2024 ini yang juga dilayani di PLUT,” ujarnya.

Menurutnya, dana bergulir ini yang pertama bisa Rp 2 juta tanpa bunga dan tanpa jaminan. Kemudian yang kedua bisa Rp 5 juta, apabila yang pertama sudah lunas.

“Kita juga membuka akses bagi mereka yang sudah kebutuhannya lebih besar, pelaku usaha mikro buka akses juga dengan perbankan juga dan koperasi. Ini juga salah satu program inovasi kita,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika