REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan program Tol Laut, kapal perintis, dan rede transport perlu ditingkatkan karena manfaatnya signifikan bagi masyarakat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
"Saya instruksikan hal ini harus terus ditingkatkan dan dikembangkan ke depannya,” kata Menhub saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis, Rede Transport, dan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut Tahun Anggaran 2024 dengan tema “Merajut Konektivitas Terpadu Untuk Indonesia Maju” secara daring di Bandung, Rabu.
Menhub menyampaikan, dalam 10 tahun terakhir muatan Tol Laut naik signifikan. Pada 2015 dari 30 ton dengan 88 TEU’s menjadi 851,7 ton dengan 24.556 TEU’s pada 2024.
Selain muatan pelabuhan singgah, Tol Laut juga mengalami kenaikan dari 11 pelabuhan pada 2015 menjadi 109 pelabuhan pada 2024. Kapal dan trayek pun mengalami kenaikan yakni 3 kapal (2015) menjadi 37 kapal (2024), serta 3 trayek (2015) menjadi 39 trayek (2024).
Kemudian untuk angkutan laut perintis mengalami peningkatan trayek dari 86 trayek (2015) menjadi 107 trayek (2024) dengan persebaran 12 trayek di Indonesia Barat, 41 trayek di Indonesia Tengah, serta 54 trayek di Indonesia Timur.
"Adapun jumlah anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah selama 10 tahun untuk angkutan laut perintis sebanyak Rp10,98 triliun," ujar Menhub.
Menhub menyatakan, berkat program-program tersebut dalam beberapa tahun terakhir aksesibilitas pelayanan publik semakin mudah, konektivitas antarpulau yang belum terlayani transportasi laut komersial meningkat.
Selain itu, distribusi barang semakin lancar, integrasi nasional semakin kuat, serta pertumbuhan ekonomi lokal, pendapatan masyarakat, lapangan kerja, dan jumlah wisatawan meningkat.
Oleh karena itu, dia mengapresiasi semua pihak yang berkontribusi dalam pengembangan transportasi laut, terutama dalam pelayanan kapal perintis, rede transport, dan Tol Laut.
"Berkat kerja keras kita, konektivitas antarpulau meningkat, harga barang lebih terjangkau, disparitas harga terjaga, dan kesejahteraan masyarakat terpencil semakin membaik,” ujar Menhub.
Agar layanan semakin baik, Menhub meminta semua pihak yang terlibat tetap melakukan evaluasi dan pengawasan melalui perencanaan dan pengembangan dengan evaluasi rute dan frekuensi sesuai kebutuhan masyarakat, pengusulan anggaran tepat guna menjamin kelangsungan layanan.
Kemudian, evaluasi regulasi agar sesuai tantangan dan kebutuhan saat ini, pengawasan berkelanjutan demi efektivitas program, peningkatan keselamatan kapal, penyusunan tata kelola anggaran dan aset yang transparan, koordinasi dengan pemangku kepentingan pusat, daerah, serta pelaku usaha, juga penguatan peran pemerintah daerah dalam pengawasan.
“Meskipun telah memberikan banyak manfaat, program ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan fiskal, armada kapal, serta infrastruktur pelabuhan sehingga evaluasi dan pengawasan harus terus dilakukan,” kata Menhub.
Ikuti Whatsapp Channel Republika