REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan, partainya tidak menargetkan kursi menteri saat memutuskan bergabung dengan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang bakal memimpin pemerintahan mulai 20 Oktober 2024.

Partai yang dipimpin Presiden Ahmad Syaikhu itu, kata dia, bersikap rileks dalam menanggapi tawaran kursi di kabinet. Bagi PKS, yang terpenting ke depannya bisa terus berperan untuk kepentingan bangsa.

"Yang penting kita bersama-sama membangun bangsa dan semoga keterlibatan PKS bisa lebih proaktif, dinamis, dan inovatif," kata Aboe di Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Aboe menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada Prabowo jika memang ingin menunjuk menteri dari internal PKS. Sebelumnya, PKS bukan merupakan partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Akan tetapi, kemudian PKS saat ini bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo.

Sejauh ini, sejumlah partai politik menyampaikan telah berkomunikasi dengan Prabowo. Namun, Aboe mengataka,  PKS kini masih dalam proses komunikasi dengan ketua umum DPP Partai Gerindra itu. "Pokoknya on progress, positif," kata anggota Komisi III DPR RI itu.

Di samping itu, Aboe memastikan, tidak ada transaksi jabatan dalam komunikasi yang terjalin tersebut. Kelak publik bisa mengetahui hasil dari komunikasi antara PKS dan Prabowo. "Enggak ada tawar-menawar, belum ada spesial khusus," katanya.

PKS pada Pilpres 2024 menjadi partai pengusung pasangan pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar dalam Koalisi Perubahan. Selain PKS, koalisi itu didukung PKB dan Partai Nasdem. Kini, ketiga partai itu bergabung ke pemerintahan Prabowo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika