REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menuntut agar Pemerintah Israel sebagai kekuatan pendudukan di Gaza harus memastikan bahwa organisasi kemanusiaan dapat melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif.
Dalam konferensi pers beberapa waktu lalu, Juru Bicara PBB Stephane Dujarric menekankan peran penting PBB dan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA) sebagai “tulang punggung, jantung, paru-paru, dan lengan” bantuan kemanusiaan di Gaza.
"Kami terus berhubungan dengan rekan-rekan Israel, terutama COGAT (Koordinasi Kegiatan Pemerintah Militer Israel di Wilayah Teritori) tentang cara meningkatkan sistem tersebut,” katanya.
Dujarric mengatakan bahwa situasi kemanusiaan di Gaza masih berada dalam kondisi yang sangat buruk. Terjadi penurunan signifikan sebesar 35 persen dalam penyediaan jumlah makanan siap saji dibandingkan Juli, dengan lebih dari 700.000 makanan didistribusikan dari lebih dari 200 dapur.
“Hal ini sebagian disebabkan oleh banyaknya perintah evakuasi yang dikeluarkan oleh pasukan keamanan Israel dengan setidaknya 70 dapur terpaksa menghentikan penyediaan makanan atau direlokasi,” ucapnya.
Dujarric juga mencatat bahwa lebih dari satu juta orang di Gaza tengah dan selatan tidak menerima jatah makanan pada Agustus.
Israel terus melakukan serangan brutal di Jalur Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera.
Hampir 40.900 warga Palestina, kebanyakan perempuan dan anak-anak, telah terbunuh dan lebih dari 94.400 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan setempat..
Blokade yang terus berlanjut di daerah kantong tersebut telah menyebabkan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan yang parah, sehingga sebagian besar wilayah tersebut hancur.
Israel menghadapi tuduhan genosida atas tindakannya di Gaza di Mahkamah Internasional.
Unjuk rasa
Ribuan orang pada Sabtu ( 7/9) menggelar aksi unjuk rasa menuju Kedutaan Besar Israel di London untuk menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza dan penghentian pasokan senjata ke Israel.
Berkumpul di Piccadilly Circus, pusat kota London, massa kemudian berjalan menuju Kedutaan Besar Israel sebagai bagian dari demonstrasi nasional ke-19 sejak Oktober.
Membawa bendera Palestina, para pengunjuk rasa menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza dan penghentian total pasokan senjata ke Israel, mengingat lebih dari 40.000 orang telah tewas akibat serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober.
Pada Senin, pemerintah mengumumkan bahwa mereka menangguhkan 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel setelah tinjauan, dengan peringatan bahwa ada risiko jelas bahwa ekspor senjata tertentu dari Inggris ke Israel mungkin digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius hukum humaniter internasional.
Ke-30 lisensi tersebut mencakup komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan item yang mendukung penargetan darat, kecuali komponen Inggris untuk program jet tempur F-35.
Sambil meneriakkan slogan pro-Palestina, para pengunjuk rasa mendesak pemerintah Inggris untuk berbuat lebih banyak guna menghentikan pembunuhan yang sedang berlangsung.
Israel telah menghujani Jalur Gaza dengan serangan berkelanjutan sejak serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober 2023.
Selain menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina, kampanye militer tersebut telah menghancurkan sebagian besar wilayah yang dihuni 2,3 juta orang, membuat sebagian besar warga sipil kehilangan tempat tinggal dan terancam kelaparan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika