REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah (Jateng) Sukirman gusar dengan pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang menganalogikan PKB sebagai mobil rusak. Sukirman menyebut komentar Gus Yahya sebagai fitnah tak berdasar.
"Itu salah satu bentuk fitnah," kata Sukirman kepada awak media di Mapolda Jawa Tengah (Jateng) saat ditanyai pendapatnya tentang pernyataan Gus Yahya yang menganalogikan PKB sebagai mobil rusak, Selasa (6/8/2024).
Sukirman mengklaim, perolehan kursi PKB secara nasional, baik di DPRD maupun DPR RI, selalu naik. "(PKB) bukan produk gagal. PKB mentereng hari ini. Nomor empat ya (di DPR RI), partai besar. Di Jawa Tengah juga masih nomor dua," ujarnya.
Pekan lalu, Gus Yahya mengisyaratkan bahwa PBNU hendak mengambil alih kembali PKB ke pelukan NU. Saat ini PBNU diketahui sedang terlibat perselisihan dengan PKB pasca disetujuinya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji oleh DPR RI.
Saat ditemui awak media seusai menghadiri acara pelantikan PWNU Jateng di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, pada Sabtu (3/8/2024), Gus Yahya sempat ditanyai tentang hubungan PBNU dengan PKB.
"Gini ya, itu kan kemarin ada Toyota, itu kan memproduksi mobil. Sudah dilempar ke pasar, sudah laku, ternyata ada kesalahan sistem di mobil itu, maka ditarik kembali mobilnya untuk diperbaiki sistemnya," ujar Gus Yahya merespons pertanyaan tersebut.
Usai melontarkan pernyataan demikian, Gus Yanya enggan menanggapi pertanyaan lanjutan yang diajukan awak media. Dia kemudian dikawal menuju mobilnya, lalu meninggalkan halaman aula Universitas Islam Sultan Agung.
Sementara itu ketika memberikan pidato dalam acara pelantikan PWNU Jateng, Gus Yahya sempat menyampaikan bahwa NU tidak boleh berada di bawah partai. "Saya dan teman-teman PBNU sowan kepada Mustasyar KH Mustofa Bisri dan mohon pesan beliau, wasiat beliau kepada kami. Beliau mengatakan 'NU harus berada di atas negara'. Ini pesan dari Mustasyar PBNU," ujarnya.
Gus Yahya menambahkan bahwa pesan Mustofa Bisri atau Gus Mus bisa diartikan bahwa NU harus mendudukan kepentingannya, mengatasi berbagai macam kepentingan parsial yang ada di Indonesia. Hal itu agar NU bisa tetap berkontribusi menyangga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. "Jadi di bawah negara saja tidak boleh, apalagi di bawah partai. Tidak boleh," ucapnya.
Saat ini PBNU sedang terlibat perselisihan dengan PKB. Perselisihan muncul sejak Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI mendorong Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024. Pansus tersebut bertujuan menyelidiki dugaan pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji, terutama soal distribusi kuota tambahan haji.
Pansus Haji yang didorong Cak Imin akan secara otomatis menyelidiki Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas. Yaqut diketahui merupakan adik Gus Yahya. Gus Yahya mencurigai pembentukan pansus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji mempunyai motif terselubung.
"Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kami, Pansus Haji kemudian menyerang NU. Jangan-jangan ini masalah pribadi gara-gara menterinya adik saya, misalkan. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, lalu diincar karena masalah-masalah pribadi begini," kata Gus Yahya kepada awak media seusai rapat pleno PBNU di Jakarta pada 28 Juli 2024 lalu.
Rapat pleno PBNU memutuskan agar hubungan PBNU dengan PKB dikaji ulang. Gus Yahya kemudian memutuskan membentuk Panitia Khusus PKB. Pansus tersebut dipimpin Wakil Rais Aam PBNU Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni. Pansus akan memanggil kader PKB dan mantan kader yang masih memiliki hubungan dengan PKB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika