Senin 29 Jul 2024 20:18 WIB

Tim Evaluator Itjen Kemendagri Apresiasi Kinerja Pj Bupati Muba

Sandi Fahlepi memaparkan capaian 10 indikator yang menjadi prioritas penilaian.

Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin H Sandi Fahlepi mengikuti Penilaian Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah Triwulan I Bulan Juni dan Juli Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Foto: Pemkab Muba
Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin H Sandi Fahlepi mengikuti Penilaian Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah Triwulan I Bulan Juni dan Juli Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin H Sandi Fahlepi mengikuti Penilaian Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah Triwulan I Bulan Juni dan Juli Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, di Kantor Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).

Hadir mendampingi Pj Bupati Muba dalam kesempatan ini diantaranya, Asisten I Setda Muba H Yudi Herzandi SH MH, Inspektur Muba Mirwan Susanto SE MM, Kepala Dinas Perhubungan Muba Musni Wijaya SSos MSi, Plt Kepala Bappeda Muba Sunaryo SSTP MM, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muba Herryandi Sinulingga AP, Kepala Dinas PU PR Muba Alva Elan SST M PSDA, Kepala Dinas PU Perkim Muba M Ridho ST MSi, Kabag Tapem Setda Muba Suganda AP MSi, Kabag Hukum Setda Muba Romasari Purba SH MSi, dan Kabag Umum Setda Muba Sefrizal SE MSi.

Baca Juga

Dalam kegiatan tersebut, Sandi Fahlepi memaparkan capaian 10 indikator yang menjadi prioritas penilaian evaluasi kinerja penjabat kepala daerah, yakni inflasi, stunting, badan usaha, layanan publik, pengangguran, kemiskinan ekstrem, kesehatan, penyerapan anggaran tahun 2024, kegiatan unggulan dan perizinan.

Capaian indikator disampaikan Pj Bupati Muba di hadapan Tim Evaluator yang dipimpin oleh Inspektur I Inspektorat Jenderal Brigjen Pol Rustam Mansur. Hal itu antara lain, pertama, aspek inflasi. Dikatakannya, pada awal menjabat Pj Bupati indeks perkembangan harga Kabupaten Muba mengalami kenaikan 2,26 namun saat ini dengan upaya yang dilakukan dapat diturunkan menjadi minus 2,11.

"Tahun 2024 ini kinerja penanganan inflasi Kabupaten Muba mendapat reward berupa dana insentif fiskal sebesar 5,6 miliar sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 295 Tahun 2024," ujarnya.

Kemudian, penanganan stunting, ia menyebutkan jumlah jiwa yang terkena stunting di Kabupaten Muba pada Bulan April 2024 sebanyak 413 anak, sampai dengan Juli 2024 dapat diturunkan sebanyak 32 anak. Untuk penanganan stunting Pemkab Muba tahun 2024 menganggarkan sebesar Rp 37,2 miliar. Tersebar di sektor kesehatan Rp 6,9 miliar dan non-kesehatan Rp 30,32 miliar. Angka itu sudah terealisasi 55,03 persen dari sebelumnya 11,16 persen di bulan April.

"Salah satu inovasi penanganan stunting yang terus kami dorong adalah BUNDA AS (Bimbingan dan Pendampingan Anak Sehat) dalam pemberian makan dan pemantauan tumbuh kembang pada anak stunting, yang saat ini terus dilakukan perluasan sasaran intervensi," ungkapnya.

Selanjutnya Badan Usaha Milik Daerah. Muba memiliki 4 BUMD, 3 perusahaan berstatus sehat menurut LHP BPKP dan satu sedang proses audit BPKP. Target dividen tahun buku 2023 sebesar Rp 30 miliar dan sampai dengan Juli 2024 sudah terealisasi Rp 27,8 miliar atau 92,67 persen.

Untuk layanan publik, Sandi Fahlepi menyampaikan bahwa dalam rangka percepatan pelayanan, yang aman, transparan, dan adil telah dikembangkan dan dioperasionalkan sebanyak 27 standar operasional prosedur (SOP) online dalam pelayanan kependudukan dan catatan sipil, dan 389 SIP online untuk pelayanan perizinan berusaha.

"Pada aspek penurunan pengangguran, di tahun 2024 terdapat 6.458 pengangguran yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muba. Menurut BPS tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka (TPT) Muba sebesar 2,58 persen, turun dari sebelumnya 4,40 persen tahun 2022. TPT di Muba turun sebesar 1,82 persen paling tinggi di Sumatera Selatan. Upaya yang telah dilakukan sudah sesuai dengan amanat Perpres, yakni peningkatan SDM tenaga kerja lokal melalui pelatihan berbasis kompetensi, perluasan kesempatan kerja, dan penempatan tenaga kerja, transformasi UPT BLK menjadi Muba Vocational Center (MVC), serta penguatan hubungan industrial, dan kesejahteraan tenaga kerja," paparnya.

photo
Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin H Sandi Fahlepi mengikuti Penilaian Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah Triwulan I Bulan Juni dan Juli Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). - (Pemkab Muba)

Lebih lanjut Pj Bupati Muba memaparkan, pada tahun 2024, penduduk yang masuk kategori kemiskinan ekstrem sebanyak 3.276 jiwa (0,47 persen), menurun dari sebelumnya tahun 2023 sebanyak 4.640 jiwa (0,58 persen). "Dalam penanganan kemiskinan esktrem Pemkab Muba menyiapkan anggaran dalam APBD 2024 sebesar Rp 48,5 miliar yang realisasinya sampai dengan April 2024 sebesar Rp 12,7 miliar," ungkapnya.

Di bidang kesehatan, peningkatan layanan tersebut terus dilakukan terutama penyediaan SDM medis yang mencukupi, dan saat ini terdapat dokter spesialis dan sub spesialis tersebar di tiga rumah sakit yakni RSUD Sekayu, RSUD Bayung Lencir, dan RSUD Sungai Lilin.

Terkait penyerapan anggaran tahun 2024, APBD Kabupaten Muba sebesar Rp 4,2 triliun. Penyerapan anggaran sampai dengan Juli sebesar Rp 1,76 triliun atau 41,66 persen.

Sementara untuk program unggulan, ada tiga program unggulan inovasi yang dilakukan Pemkab Muba, adalah Bantu Umak (Bantuan Tunai Untuk Masyarakat Miskin) untuk 17.493 KK miskin ekstrem dan akan diperluas intervensinya pada desil 2. Pembangunan CPO berbasis petani (Korporasi Koperasi), pembukaan lahan tanpa bakar dengan bantuan alat berat untuk membuka lahan pertanian, dan Muba Vocational Center (MVC) merupakan program pelatihan intensif untuk masyarakat dan langsung disalurkan pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Muba seperti migas, tambang dan perusahaan perkebunan.

Terkait perizinan, sampai dengan Juli 2024, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muba telah menerbitkan sebanyak 1.109, meningkat dari bulan April yaitu 400 izin atau meningkat sebesar 177 persen.

Paparan yang dilakukan Pj Bupati Muba kurang lebih memakan waktu 20 menit itu mendapatkan masukan dan tanggapan dari Tim Evaluator Itjen Kemendagri.

"Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, melalui penilaian evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan untuk kemajuan Kabupaten Musi Banyuasin di masa yang akan datang dan seluruh masukan dari Tim Evaluator Itjen Kemendagri akan kita tindaklanjuti untuk peningkatan kinerja ke depannya," ujarnya.

Menanggapi paparan tersebut Inspektur I Inspektorat Jenderal Brigjen Pol Rustam Mansur memberikan apresiasi terhadap upaya Pj Bupati Muba dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada Triwulan I masa penugasan, keberhasilan, dan peningkatan program serta pelayanan kepada masyarakat juga menjadi poin positif yang disoroti oleh Tim Evaluator.

"Pak Sandi Fahlepi telah menunjukkan komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam menjalan amanah sebagai Pj Bupati Muba, kami melihat adanya peningkatan dalam berbagai sektor," pungkasnya.

Disamping itu disampaikan juga beberapa catatan yang perlu diperhatikan dan memaksimalkan kinerja guna meningkatkan efektivitas Pemerintahan Kabupaten Muba. Tim Evaluator juga menyarankan agar Pj Bupati Muba terus melakukan pembenahan dan peningkatan kerja, terutama dalam hal-hal yang masih menjadi tantangan di Bumi Serasan Sekate.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement