REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi, Inklusi dan Demokrasi (Koalisi Aspirasi), yang terdiri dari SETARA Institute, Transparency Internasional, Aliansi Jurnalis Independen-AJI dan Perludem bersama Koalisi Aspirasi Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat mendorong penyelenggaraan Pilkada yang inklusif sebagai jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan termasuk berbagai varian kelompok rentan terdiskriminasi dan memastikan agenda advokasi agar para calon gubernur-wakil gubernur menjadikan agenda pembangunan inklusi sosial.

Tiga perwakilan Koalisi Aspirasi dari tiga provinsi menyampaikan bahwa agenda pembangunan inklusi sosial yang memastikan keterlibatan pembangunan kelompok rentan dan terdiskriminasi dan perlindungan terhadap kelompok rentan terdiskriminasi harus menjadi agenda bersama.

Kelompok rentan dan terdiskriminasi yang terekam di tiga provinsi hampir sama. Perlindungan kelompok disabilitas dan perlindungan anak menjadi capaian pemerintah daerah yang paling maju, yang diindikasikan dengan regulasi dan program yang memastikan hak kelompok disabilitas. Sama juga pada isu perempuan, pemajuan kesetaraan perempuan dan keadilan gender masih menjadi pekerjaan rumah.

Sementara jaminan kebebasan bagi kelompok agama dan kepercayaan minoritas masih menjadi isu yang mendesak untuk direspons. Isu inklusi masyarakat adat dan ragam gender menjadi yang paling belum memperoleh perhatian.

Agenda Koalisi Aspirasi telah bekerja selama lebih kurang 1 tahun dengan rangkaian kegiatan penguatan kapasitas, training, dialog kebijakan, peningkatan jejaring LSM di daerah, advokasi kebijakan, dan merajut kebersamaan advokasi lintas kelompok minoritas, rentan dan terdiskriminasi. Advokasi inklusi sosial yang dilakukan SETARA Institute di 3 provinsi, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat melibatkan 95 organisasi masyarakat sipil, 13 orang pegiat inklusi, 10 elemen pemerintah dan menjangkau 24 varian kelompok sosial yang merupakan bagian dari organisasi masyarakat sipil serta para pemangku kepentingan dalam pembangunan dan agenda Pilkada serentak 2024.

"Jejak kerja Koalisi Aspirasi diharapkan mampu memastikan Pilkada yang inklusif dan mainstreaming agenda pemajuan inklusi sosial baik dalam debat kandidat dan agenda calon gubernur-wakil gubernur maupun landasan sosio-politik perencanaan pembangunan daerah," kata Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan dalam diskusi via Zokm bertajuk "Update Isu Inklusi Sosial di Tiga Provinsi (Aceh, Sulsel dan Jawa Barat) Menjelang Pilkada 2024" pada Jumat (26/7/2024).

Koalisi Aspirasi di Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat telah memastikan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) atau KIP Aceh untuk memasukkan agenda pembangunan inklusi sosial dalam debat calon kandidat. Sementara SETARA Institute merencanakan adanya lanjutan dari town hall meeting atau debat terbuka di tiga provinsi terkait agenda inklusi sosial. KPU daerah telah memberikan respons positif atas gagasan Pilkada inklusif dan agenda pembangunan inklusi sosial di tiga provinsi, di antaranya integrasi isu-isu kelompok marjinal sebagai tema debat, pelibatan aktif kelompok marjinal dalam rangkaian proses Pilkada , hingga memastikan adanya bimbingan teknis bagi penyelenggara Pilkada agar kelompok disabilitas tetap dapat menunaikan hak pilihnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika