Sebelumnya pada Senin (6/5/2024) malam, Ganjar resmi membubarkan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Dalam acara tersebut, ia juga mendeklarasikan untuk berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Kita tidak akan pernah berhenti untuk mencintai republik ini, kita akan mengawal dengan benar, dan saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," ujar Ganjar dalam sambutannya di Posko Teuku Umar, Jakarta, Senin (6/5/2024) malam.
Komitmennya berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran bukan berarti tanda ia tak mencintai Indonesia. Justru itu menjadi bentuk tugasnya mengwal pemerintahan yang akan datang.
Salah satu tugas kontrol terhadap pemerintah dapat melalui fungsi pengawasan di DPR. Menurutnya, itulah cara mencibir pemerintah yang terhormat.
"Semua sama-sama terhormat, tidak perlu saling mencibir. Karena mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas, apa itu? Jalur parlemen," ujar Ganjar.
Merespons pernyataan Ganjar, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menghormati sikap Ganjar Pranowo yang memutuskan untuk berada di luar pemerintahan Prabowo-Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Adapun PDIP akan membahas sikap partai dalam rapat kerja nasional (Rakernas) pada 24 sampai 26 Mei mendatang.
"Sikap politik PDI Perjuangan apakah di dalam atau di luar pemerintahan itu akan dibahas dalam rakernas, tapi konstitusi partai menegaskan bahwa itu merupakan kewenangan dari Ketua Umum PDI Perjuangan," ujar Hasto kepada wartawan di Kantor Dewan Pimpinan Nasional (DPN) BArikade '98, Jakarta, Selasa (7/5/2024).
"PDI Perjuangan sangat konsisten dalam membangun demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Sehingga apa yang terjadi dengan pemilu 2024 kan terus menjadi bagian dari perjuangan PDI Perjuangan agar kedaulatan rakyat bisa ditegakkan," sambungnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika