REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya untuk melakukan penanganan kasus demam berdarah dengue (DBD). Pasalnya, saat ini masih banyak kasus DBD yang ditemukan di wilayah DKI Jakarta.
Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan untuk menangani DBD adalah melakukan vaksinasi. Namun, karena belum menjadi program nasional, vaksinasi DBD tak harus dilakukan.
"Prinsipnya vaksin untuk mencegah dengue memang sudah ada, tetapi belum menjadi program nasional (jadi) menjadi pilihan kepada masyarakat," kata dia, Senin (1/4/2024).
Ia menambahkan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga telah menyampaikan bahwa vaksin DBD bisa menjadi pilihan bagi warga, apabila warga sudah siap secara mandiri. Namun, vaksinasi DBD belum menjadi program nasional.
Widyastuti mengatakan saat ini Pemprov DKI Jakarta belum akan fokus untuk melakukan vaksinasi DBD. Namun, pihaknya terus melakukan kegiatan intervensinya melalui promotif, kuratif, preventif, dan rehabilitatif
Ia menjelaskan langkah promotif yang dilakukan adalah melakukan edukasi berbagai media, termasuk lembaga keagamaan untuk juga menyampaikan terkait tata cara pencegahan demam berdarah. Selain itu, upaya preventif dilakukan dengan PSN 3M dan program jumantik yang tersebar di semua RT di Jakarta sebanyak sekitar 30 ribu.
"Jumantik yang ada di wilayah kerja RT yang sifatnya menjadi motivator dan memonitor bagaimana gerakan PSN di Jakarta," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
